Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membandingkan anggaran pemerintah Indonesia dengan anggaran Malaysia untuk menangani virus corona.
Said Didu menyebutkan nilai bantuan ekonomi yang digelontorkan pemerintah Indonesia jauh lebih kecil dibanding negara tetangga Malaysia. Ia menyandingkan jumlah anggaran yang digelontorkan dengan jumlah penduduk masing-masing negara.
"Penduduk Malaysia hanya sekitar 33 juta siapkan Rp 928 triliun, Indonesia dengan penduduk sekitar 260 juta, pemerintah pusat hanya siapkan Rp 62 triliun," tulis Said Didu melalui Twitter (27/3/2020).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan melakukan relokasi anggaran APBN senilai Rp 62,3 triliun.
Presiden Jokowi juga telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Hingga Kamis (26/3/2020) lalu, pemerintah mengaku telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 158,2 triliun untuk penanganan corona di Indonesia.
Sekretaris Menko Bidang Perekonomian, Susiwijono merinci bahwa stimulus awal yang dikeluarkan pemerintah pada 25 Februari lalu senilai Rp 10,3 triliun.
Kemudian pada 13 Maret, stimulus kedua diluncurkan senilai Rp 22,9 triliun.
Pada konferensi pers bersama BNPB tersebut, Susi juga menyebut bahwa pemerintah telah melonggarkan defisit anggaran sebanyak Rp 125 triliun.
Baca Juga: YIA Operasi Penuh, 53 Pergerakan Penerbangan Dibatalkan Akibat Corona
Ia menjelaskan, UU Keuangan Negara membatasi batasan defisit anggaran sebesar Rp 480 triliun jika dihitung dengan batas defisit 3 persen dari PDB Indonesia saat ini.
Sementara itu, menyadur dari Straits Times, pemerintah Malaysia telah menganggarkan stimulus untuk menghadapi wabah corona di negaranya sebesar 250 miliar Ringgit Malaysia atau senilai 939 triliun rupiah (kurs rupiah per 28/3/2020).
Paket stimulus tersebut akan digunakan untuk program kesejahteraan sebesar 128 miliar Ringgit Malaysia, dan 100 miliar Ringgit lainnya untuk mendukung bisnis dan UMKM yang terdampak akibat kebijakan lockdown yang telah diterapkan.
Berita Terkait
-
Bengkel Ini Semprotkan Disinfektan Gratis Saat Service Berkala
-
Ajak Umat Muslim Salat di Rumah, MUI: Kontribusi Untuk Selamatkan Jiwa
-
Puluhan Pemilik Akun Penghina Almarhumah Ibunda Presiden Jokowi Dipolisikan
-
MUI Ajak Umat Berikhtiar dan Baca Qunut Nazilah Agar Terhindar dari Corona
-
Manfaatkan WFH untuk Mudik, PKPI: Jangan Bunuh Keluarga di Daerah!
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
Terkini
-
Israel Porak-poranda Dibom Iran, Tunggu Waktu Kehancuran Zionis
-
Bias AI Matikan Karier Perempuan: Diam-diam Robot Hilangkan Wanita Profesional
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Sudah Terjual 60 Persen di KAI Daop 1, Cek Sisa Kursi Sebelum Kehabisan!
-
BPJS Kesehatan: Layanan JKN Tetap Optimal Selama Libur Lebaran 2026
-
Nggak Mau Dianggap Ambil Uang Rakyat, Ahmad Sahroni Pilih Donasikan Gaji DPR ke Kitabisa
-
Mengenal Pertahanan Mosaik: Taktik Perang Iran yang Bikin AS dan Israel Boncos
-
Stok Minyak Indonesia Hanya 21 Hari, Pakar Ungkap Fakta di Balik Cadangan Energi Nasional
-
Pemerintah Revitalisasi 72 Sekolah Terdampak Bencana di Pidie Jaya: Habis Anggaran Rp 86,7 Miliar
-
Update Korban Perang: 1.332 Rakyat Iran Tewas Dibom Rudal AS-Israel
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir