Sejak merebaknya wabah virus corona atau Covid-19 di daerah-daerah di Provinsi Banten menginisiasi Fraksi PKS DPRD provinsi di ujung barat Pulau Jawa tersebut berniat memotong gaji mereka 75 persen.
Keinginan tersebut terungkap, setelah melakukan pembatasan kepada seluruh anggota fraksi untuk mengurangi kegiatan kunjungan yang berpotensi bisa tertular Covid-19. Kini, Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten pun berupaya melakukan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juheni M Rois mengatakan, seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Banten diminta berperan aktif membantu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan membagikan masker dan hand sanitizer secara gratis, bahkan melakukan penyemprotan disinfektan untuk tempat-tempat umum hingga rumah warga.
"Seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten sepakat untuk memotong gaji mereka sebanyak 75 persen, yang akan ditujukan untuk dua program utama. Pertama, yakni mendukung para tenaga medis. Kedua, membantu masyarakat yang paling rentan terkena dampak ekonomi dari wabah ini," ucap Juheni melalui pesan WhatsApp, Minggu (29/3).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur