Jokowi Perintahkan Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Medis Dijamin

Suara.com - Pemerintah terus berupaya mengatasi penyebaran virus corona Covid-19 yang melanda Tanah Air. Merujuk pada data hari Minggu (29/3) akhir pekan lalu, kasus positif Covid-19 telah menyentuh angka 1825 kasus.

Dalam hal ini, kepala negara meminta agar perlindungan bagi tim medis—dokter hingga tenaga medis—betul-betul dijamin. Selain itu, penyediaan obat dan alat kesehatan harus menjadi prioritas yang utama.

Jokowi meminta agar seluruh dokter, perawat, hingga tim medis yang bekerja dijamin kesehatannya. Dalam urusan pekerjaan, para tim medis juga harus tetap bekerja dengan alat kesehatan yang memadai.

"Pastikan bahwa seluruh dokter, tenaga medis, perawat bisa bekerja dengan aman dengan peralatan kesehatan yang memadai," kata Jokowi dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Sektetariat Presiden, Senin (30/3/2020).

Tak hanya itu, Jokowi juga memerintahkan para jajarannya untuk memastikan Alat Pelindung Diri (APD) benar-benar tersalur ke rumah sakit. Tercatat, sebanyak 165 ribu APD telah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

"Pada 23 maret lalu pemerintah pusat telah mengirimkan 165 ribu APD ke setiap Provinsi. Saya juga minta ini benar-benar dipantau dari provinsi harus segera di kirim langsung di transfer ke rumah sakit yang ada di daerah sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat," sambungnya.

Untuk diketahui, angka kasus positif virus corona Covid-19 yang terjadi di Indonesia terus melonjak. Hingga hari Minggu (29/3/2020), total ada 1.285 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

Artinya, ada penambahan sebanyak 130  kasus baru. Sebelumnya, data per Sabtu (28/3/2020) terdapat 1.155 pasien positif Covid-19.

"Ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 130 orang. sehingga jumlah totalnya menjadi 1.285," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube BNPB, Minggu sore.

Baca Juga: Jokowi: Saya Ingatkan, Karantina Wilayah Kewenangan Pusat Bukan Daerah!