Suara.com - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan mudik lebaran di tengah situasi wabah virus corona.
Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, kebijakan terkait mudik lebaran akan diputuskan esok hari, Selasa (31/3/2020).
"Menyangkut masalah mudik atau tidak mudik. Tadi sudah dibahas secara detail melibatkan para gubernur. Jadi mohon bersabar dulu untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore," ujar Doni dalam video konferensi pers, Senin (30/3/2020).
Doni menuturkan, nantinya pemerintah akan memutuskan ketentuan terkait siapa saja yang diperbolehkan mudik.
"Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketententuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah," ucap dia.
Doni menuturkan sudah banyak pemudik yang kembali ke kampung halamannya.
Kata Doni, pengalaman yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, para pemudik diminta untuk melakukan karantina secara mandiri selama 14 hari.
"Pengalaman yang sudah dilakukan Jawa Tengah, mereka tidak mungkin menolak saudara yang kembali ke kampung halaman tapi diimbau untuk bersedia melakukan karantina secara personal. Karantina personal, tidak ke luar rumah selama 14 hari," ucap dia.
"Ini kan bagus kalau setiap warga masyarakat yang pulang dari kota besar, berdiam diri, membatasi diri dengan sosialnya, menghindari salaman, pelukan, apa saja yang secara fisik yang berdekatan. Ini akan sangat membantu," sambungnya.
Baca Juga: Perantau Tak Boleh Mudik, Pakar Kependudukan UGM Minta Negara Beri Jamsos
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar imbauan untuk tidak mudik ke sejumlah daerah terus digencarkan. Hal itu dilakukan agar penyebaran virus corona Covid-19 tidak makin meluas di Tanah Air.
Menurut Jokowi, imbauan saja tidak cukup, namun perlu ada langkah tegas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Merujuk pada data hari Minggu (29/3/2020), kasus positif Covid-19 telah menyentuh angka 1.825 kasus.
"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik, dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya imbauan seperti ini juga belum cukup. Perlu langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," kata Jokowi dalam keterangan resmi yang disiarkan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
Terkini
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata
-
7 Langkah Mudah Reaktivasi PBI-JK yang Dinonaktifkan
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta