Suara.com - Gelombang arus mudik Lebaran tahun 2020 terjadi lebih cepat buntut dari penyebaran virus corona Covid-19 di Tanah Air, khususnya di kawasan DKI Jakarta.
Para perantau yang berada di kawasan Jabodetabek lebih memilih kembali ke daerah asalnya lantaran penghasilnya menurun drastis.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas tentang antisipasi mudik lebaran pada Senin (30/3/2020).
Jokowi menyebut, fenomena mudik bergeser dari faktor budaya menjadi faktor keterpaksaan.
"Saya lihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Jokowi dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Untuk itu, Jokowi meminta agar program social safety net alias jaring pengaman sosial segera dipercepat. Hal itu dilakukan agar para pekerja harian maupun pelaku UMKM diberikan perlindungan sosial pada sektor informal.
"Karena itu saya minta percepatan program sosial safety net, jaring pengaman sosial yang mebmerikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," kata dia.
"Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan semua bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," sambungnya.
Lebih jauh, Jokowi juga meminta pada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk terus meningkatkan pengawasan bagi masyarkat yang sudah terlanjur mudik. Menurutnya, pengawasan diwilah masing-masing menjadi hal yang penting.
Baca Juga: Seperti Pendeta Sintiche, Jenazah Judy Pengusaha di Batam Dibungkus Plastik
Dari laporan yang diterima Jokowi dari Gubernur Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, sudah diterapkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Penerapan protokol kesehatan itu dilakukan dari tingkat desa hingga para pemudik yang masuk wilayah tersebut.
"Saya sudah menerima laporan dari gubernur jawa tengah, gubernur DIY bahwa di provinsi sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun keluruhan bagi para pemudik. Ini saya kira insiatif yang bagus," tutup Jokowi.
Berita Terkait
-
Warga Ngeyel Nongkrong saat Wabah Corona, Siap-siap Diusir Raisa
-
Jokowi: 8 Hari Terakhir, 978 Armada Bus Angkut 14 Ribu Orang ke Daerah
-
Minta Jakarta Lockdown, Anies Kirim Surat ke Jokowi
-
Desak Jokowi Tiru Nyali Pejabat Daerah, Fadli Zon: Lockdown Segera!
-
Puluhan Pemilik Akun Penghina Almarhumah Ibunda Presiden Jokowi Dipolisikan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional