Suara.com - Pernyataan Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman membuat politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean naik pitam. Ia kesal lantaran Fadjroel mengklaim bahwa kebijakan darurat sipil adalah langkah terakhir pemerintah dalam menangani pandemi corona.
Ferdinand yang aktif di Twitter lantas memaki Fadjroel dengan sebutan 'gobl*k"'dan menyindir posisinya sebagai juru bicara yang seharusnya tak boleh melangkahi keputusan presiden.
"Pengen rasanya bilang GOBL*K ke jubir ini tapi tak tega. Memangnya kau siapa Fadjroel di republik ini bisa menentukan itu langkah terakhir?" tulis Ferdinand lewat akun Twitter-nya @FerdinandHaean2.
Menurut Ferdinand, sejauh ini Presiden RI Joko Widodo tak pernah menyatakan kebijakan darurat sipil adalah langkah terakhir, sehingga peluang adanya kebijakan baru masih terbuka.
"Presiden @jokowi tidak pernah menyatakan itu langkah terakhir. Bisa saja ada kebijakan baru nanti tergantung eskalasi," kata Ferdinand.
Ia menuding sikap Fadjroel Rachman membahayakan karena semena-mena menyebut kebijakan darurat sipil sebagai langkah terakhir.
"Ini @JubirPresidenRI bahaya!" Kata @FerdinandHaean2.
Cuitan itu pun diamini oleh warganet lain, salah satunya seperti diungkapkan oleh @NinjaCir3ng.
"Ini jubirnya kok sengklek begini ya?" tulisnya.
Baca Juga: PLN Siap Jalankan Perintah Jokowi, Gratiskan Listrik selama Wabah Corona
Warganet lain yaitu @nyinyir404 juga merespon cuitan tersebut dengan sikap yang hampir sama.
"Fadjroel emang suka blunder. Terakhir dia bilang penundaan cicilan diutamakan yang kena corona yang akhirnya bisa kena plintir media dan dianggap orang hanya untuk yang kena corona," katanya.
Sebelumnya, Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis menegaskan bahwa pemberlakuan darurat sipil dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani wabah COVID-19 adalah langkah terakhir yang akan diambil pemerintah.
"Pemerintah mempertimbangkan usulan darurat sipil supaya penerapan PSBB berjalan efektif. Namun penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak digunakan dalam kasus COVID-19," tulis Fadjroel Rachman, Senin (30/3/2020).
Rencana kebijakan tersebut menuai gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Di media sosial, tagar #TolakDaruratSipil jadi trending Twitter karena masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak tepat untuk mengatasi masalah wabah.
Berita Terkait
-
Ferdinand PDIP Olok-olok Logo Baru PSI: Gajah Itu Gemuk, Lemot, Bisa Diseruduk Banteng!
-
Blak-blakan Sindir Kadernya Penjilat, Ferdinand PDIP Tertawai Logo Baru PSI: Benar-benar Kocak!
-
Ferdinand Hutahaean: Logika Aneh Kasus Ijazah, Buktikan Dulu Aslinya Baru Bicara Tersangka
-
Pesawat Azerbaijan Jatuh di Aktau, Dubes RI Pastikan Tak Ada Korban WNI
-
Sama-sama Relawan Jokowi, Beda Gaya Silfester Matutina dan Fadjroel Rachman Ketika Debat Panas dengan Rocky Gerung
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi