Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada pemerintah daerah yang melakukan kebijakan karantina wilayah atau local lockdown untuk menekan kasus penyebaran virus Corona (COVID-19).
Menurutnya, pemerintah daerah hanya menerapkan kebijakan seperti pembatasan sosial dan pembatasan lalu lintas. Dia juga menganggap jika penerapan aturan itu lumrah dilakukan untuk mengantisipasi pandemi ini.
"Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda, dan kita harap tidak ada yang beda. Bahwa ada pembatasan sosial dan lalu lintas, saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah ingin mengontrol. Namun tidak dalam bentuk keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang besar atau yang sering dipakai lockdown," ujar Jokowi saat meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Riau (1/4/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kebijakan lockdown harus dipahami semua pihak. Lockdown sendiri kata Jokowi yakni bahwa semua aktivitas dan semua transportasi dihentikan.
"Lockdown itu apa sih? karena harus sama. Lockdown itu orang gak boleh ke luar rumah, transport berhenti baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, Kereta api, pesawat, kegiatan kantor semuanya dihentikan," ucap Jokowi.
Karena itu, pemerintah pusat kata Jokowi tidak mengambil kebijakan lockdown, namun melakukan pembatasan sosial. Hal tersebut kata Jokowi agar aktivitas ekonomi tetap jalan.
"Nah ini yang kita tidak ambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting kita sampaikan sejak awal, social physicial distancing, itu terpenting," kata dia.
Selain itu, Jokowi menjelaskan, alasan tidak menetapkan status lockdown di Indonesia karena telah mempelajari kekurangan dan kelebihan dari kebijakan yang sudah dilakukan di 202 negara yang terkena Covid-19.
Kebijakan tidak melakukan lockdown kata Jokowi menyesuaikan kondisi geografis hingga kemampuan fiskal Indonesia.
Baca Juga: Muncul di Belanda, LIPI Tak Menampik Corona Bisa Menyebar dari Tinja Warga
"Karena dari pengalaman-pengalaman 202 negara yang telah buat policy, kami pelajari semuanya ada plus dan minus. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi negara kita baik geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, dan kemampuan fiskal kita," katanya.
Kepala Negara juga meminta seluruh masyarakat disiplin mengikuti imbauan pemerintah serta menjaga kebersihan dan tidak menyentuh area wajah. Ia meyakini jika masyarakat disiplin penularan covid-19 bisa dicegah.
"Jadi kalau kita semuanya disiplin lakukan itu jaga jarak aman, cuci tangan, setiap habis kegiatan cuci tangan, jangan pegang hidung mulut mata, kurangi itu. Kunci tangan kita sehingga penularan bsa dicegah," ucap Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Akun Ustaz Maher Ngegas, Sindir Dokter Tirta soal 'Lockdown' Gegara Corona
-
Bupati Faida: Jember Tidak Akan Lockdown, Kecuali Diperintahkan
-
Jurus-Jurus Jokowi Melawan Pandemi Virus Corona Covid-19
-
Dijanjikan Sembako Gratis Selama Lockdown, Warga Kota Tegal: Ternyata Bayar
-
Jokowi: RS Darurat Corona di Pulau Galang Bisa Dioperasikan Senin
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Kekayaan Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR RI hingga Minta Maaf!
-
Dasco: Pengunduran Diri Rahayu Saraswati Akan Diproses Via Mahkamah Partai
-
Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank: Tersangka Ajukan Diri Jadi JC, Siap Ungkap Keterlibatan TNI?
-
Kekecewaan Sri Mulyani Pasca-Penjarahan Rumah, Mahfud MD: 'Dia Nangis Disamakan dengan Sahroni'
-
Eks Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Divonis 7 Tahun Kasus Uang Palsu
-
Profil Annas Mustaqim, Calon Hakim Agung yang Kecam KPK Karena Ungkap Tersangka Korupsi
-
Diduga Pengeroyok Driver Ojol yang Tewas di Makassar Ditangkap
-
Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
-
Menteri PPPA Jenguk 13 Anak Demonstran di Cirebon, Tegaskan Keadilan Restoratif Wajib Diterapkan
-
Sebut Alasan Hukum Jadikan Nadiem Tersangka Terpenuhi, Mahfud: Dia Tak Mengerti Prosedur Birokrasi