Sementara itu di Jenewa, Swiss, warga sudah tidak bisa lagi berjemur atau sekadar menikmati suasana di taman-taman.
“Warga tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu. Berkumpul lebih dari lima orang di luar rumah juga tidak boleh,” ujar Sonya Michaella, seorang WNI yang tinggal di Jenewa.
Untuk mencegah agar tidak tertular COVID-19, Sonya dan suaminya sangat disiplin menerapkan perlindungan dan pembersihan diri.
Setelah keluar rumah, ia akan langsung mandi dan mengganti pakaian. Tidak lupa, dia akan mengelap bagian bawah sepatu sesudah dipakai keluar rumah.
“Sejauh ini kami hanya keluar untuk membeli bahan pangan. Itu pun tidak sampai satu jam, paling lama hanya 30 menit,” kata Sonya.
Swiss menjadi salah satu negara yang paling terdampak COVID-19. Situs www.worldometers.info/coronavirus/ mencatat jumlah kasus COVID-19 di negara itu per 1 April 2020 mencapai 16.605 kasus positif dengan 433 kematian dan 1.823 sembuh.
Sementara itu di Prancis, jumlah infeksi COVID-19 tercatat 52.128 kasus dengan 3.523 kematian dan 9.444 sembuh. Angka tersebut menempatkan Prancis di posisi keempat negara paling terdampak COVID-19 di Eropa, setelah Italia, Prancis, dan Jerman.
Tingginya kasus positif corona di Prancis disebut karena masyarakat sempat kurang mengindahkan imbauan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah.
Selain itu, pemilu wali kota yang diadakan pada 15 Maret lalu mengakibatkan pemerintah Prancis tidak bisa langsung memberlakukan karantina wilayah.
Baca Juga: Darurat Corona, DKI Terima Bantuan Pakaian Dalam Medis Wanita
Baru pada 16 Maret, masyarakat Prancis diminta untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menerapkan pembatasan sosial.
“Pada saat itu juga sudah mulai ada pengecekan oleh polisi. Kita harus mengisi surat pernyataan alasan untuk keluar rumah. Kalau melanggar ada dendanya, awalnya 135 euro sekarang sudah naik,” ujar Winna Lia, seorang mahasiswa Indonesia di yang tinggal di Paris.
Mencermati perkembangan situasi di Pusat Mode Dunia itu, Winna menilai kepatuhan masyarakat terhadap aturan berangsur-angsur meningkat. Di ruang publik, masyarakat juga sudah menjaga jarak satu dengan lainnya.
Ia juga melihat situasi keamanan di Prancis secara umum terkendali, karena sebelum memberlakukan pembatasan pergerakan sosial, pemerintah setempat telah membuat rencana yang matang untuk mencukupi kebutuhan esensial warganya, termasuk memastikan distribusi dan stok pangan terpenuhi, hingga mengantisipasi aksi kekerasan.
“Jujur saya jauh lebih khawatir dengan kondisi di Indonesia daripada di sini, karena saya belum melihat kesadaran masyarakat maupun pemerintah untuk lebih tegas,” ujar Winna.
“Tentunya pembatasan harus disiapkan dengan baik agar masyarakat menengah ke bawah tidak semakin menderita. Tetapi kalau pemerintah semakin terlambat bertindak, efek ke ekonomi akan semakin besar dan sulit untuk rebound,” kata mahasiswa yang tengah menempuh studi master jurusan Pengembangan Pariwisata di University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar