Suara.com - Komisi IX DPR RI menilai sikap pemerintah lamban dalam memberikan perintah penggunaan masker untuk semua orang sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pasalnya, usulan tersebut sudah diajukan DPR sejak satu bulan lalu.
Anggota Komisi IX Kurniasih Mufida berujar saran agar pemerintah memberikan imbauan penggunaan masker wajib untuk masyarakat, tepatnya disampaikan pada awal Maret.
"Sudah sejak awal Maret kami minta ada imbauan pakai masker. Alhamdulillah,usulan kami akhirnya dilaksanakan juga oleh pemerintah, sekarang ini," kata Mufida saat dihubungi, Senin (6/4/2020).
Mufida mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan perintah penggunaan masker. Melainkan harus diiringi dengan sosialisasi mengenai jenis-jenis masker yang tepat yang dapat menangkal virus corona.
"Pemerintah juga harus menyampaikan informasi lengkap tentang jenis-jenis masker dan dampaknya bagi kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Misal masker kain, efektifitasnya dan dampaknya bagi kesehatan. Sehingga masyarakat tahu mana masker yang bagus dan mana yang kurang bagus," kata dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, perintah itu sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO.
"Mulai hari ini sesuai rekomendasi WHO kita jalankan masker untuk semua. Semua harus gunakan masker," kata Yurianto dalam konferensi pers melalui kanal Youtube BNPB Indonesia, Minggu (5/4/2020) kemarin.
Imbauan menggunakan masker bukan lagi hanya untuk masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sehat juga diminta menggunakan masker, setidaknya masker kain selama beraktivitas.
Baca Juga: Ngamuk di RS! Keluarga Tolak Jenazah Dibawa Ambulans Pasien Corona
Berita Terkait
-
Ngamuk di RS! Keluarga Tolak Jenazah Dibawa Ambulans Pasien Corona
-
Ciduk Penghina Jokowi saat Corona, YLBHI: Polisi Represif, Menakuti Warga
-
Temuan Intelijen AS, China Dituding Bohong soal Corona?
-
Begini Cara NASA Temukan Ide Kreatif Perangi Virus Corona
-
Hotman Paris ke Warga DKI Jakarta: Jangan Mudik Dulu!
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!