Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti penolakan Kemenhub atas pengajuan kepala daerah Jabodetabek untuk menghentikan operasional Kereta Rel Listrik (KRL). Menurut Fadli, harusnya KRL memang harus dihentikan sementara.
Fadli berpendapat, KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus corona di Jabodetabek.
"Penyebaran Covid-19 ini kan dari manusia ke manusia. Tanpa pembatasan aktivitas orang, kita tak akan bisa memutus rantai penularannya. Dan KRL adalh salah satu rantai penting penularan virus tersebut," tulis Fadli Zon, Minggu (19/4/2020).
Ia juga mengaku prihatin atas ditolaknya permintaan Pemda DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menghentikan sementara operasional KRL oleh Kementerian Perhubungan.
Sebelumnya, Pemda DKI dan Jawa Bawart mengajukan untuk menghentikan operasional KRL selama 14 hari. Namun, permintaan tersebut ditolak lantaran ada beberapa sektor usaha yang akan terdampak jika KRL berhenti beroperasi.
Fadli mengakui alasan tersebut cukup masuk akal, namun tidak cukup menjawab kebutuhan untuk mengatasi wabah.
"Kita sama-sama tahu kebijakan PSBB sebenarnya tak mencukupi untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Yang dibutuhkan kan sebenarnya karantina wilayah (lockdown), bukan PSBB," imbuh Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menganggap bahwa kebijakan PSBB tak cukup untuk memutus mata rantai covid-19. Sehingga, beberapa pemerintah daerah berinisiatif untuk mengeluarkan kebijakan tambahan.
"Termasuk usulan agar operasional KRL di wilayah Jabodetabek dihentikan sementara. Menurut saya, usulan taktis ini sangat realistis dan bisa efektif sesuai tujuan," tambah Fadli.
Baca Juga: Ditolak Warga, Rusunawa Kambingan Gresik Tak Jadi Karantina Pasien Corona
Penolakan dari Kemenhub ini kemudian memunculkan pertanyaan di benak Fadli Zon.
"Pemerintah pusat ini intensinya sebenarnya ingin menghentikan penyebaran virus ataukah sekadar memenuhi tuntutan administratif PSBB semata?" tanya Fadli.
Berita Terkait
-
Ini yang Boleh dan Dilarang Dilakukan saat PSBB corona di Kota Bandung
-
Yang Lain 'Tiarap', 4 Bisnis Ini Malah Moncer saat Pandemi Virus Corona
-
Heboh di Medsos, Begini Kondisi Terkini Pasar Cipulir Saat PSBB Jakarta
-
LIVE STREAMING: Suasana PSBB di Depan Pasar Cipulir
-
Pelanggar PSBB di Bekasi Dapat Surat Teguran Tertulis
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah