Suara.com - Ekonom Rizal Ramli mempertanyakan alasan pemerintah menyewa para buzzer untuk menyelesaikan masalah corona.
Menurutnya, hal itu sangat tidak masuk akal karena buzzer justru bisa menyampaikan informasi yang salah.
"Menyewa buzzer, jumlahnya cukup besar. Bayangkan, masalahnya corona, masalah kesehatan tapi yang disewa itu buzzer," kata Rizal ketika diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di Tv One, Selasa (21/4/2020).
Ia pun menyindir langkah pemerintah yang berpikir bisa menyelesaikan persoalan wabah dengan menyewa para buzzer.
"Ini pemerintah pikir dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer?" katanya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu juga menuding sikap salah seorang pejabat yang ia nilai sangat plin-plan.
Pasalnya, sebelum ada corona pejabat yang tidak ia sebutkan namanya itu bersikap seolah-olah kondisi ekonomi negara dalam keadaan stabil. Namun, ketika ada corona, ia mendadak berubah menjadi pesimis.
"Ada juga pejabat yang tadinya super optimis kalau kita lihat pernyataannya 'ekonomi Indonesia bagus, makro bagus, stabil, begini, begitu' tiba-tiba overnight [dalam semalam] akhir Maret berubah menjadi super pesimis," katanya.
Ia mengkritik sikap tersebut karena menurut Ramli, kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini anjlok bukan semata-mata disebabkan oleh corona.
Baca Juga: Tol Cipali Sepi, Begini Penampakanya
"Bahwa ekonomi Indonesia gara-gara corona, seolah-olah yang disalahkan hanya corona bukan kebijakan sebelumnya yang super konservatif, yang ngawur," katanya.
Menurutnya, kondisi perekonomian di Indonesia sudah anjlok sejak tahun 2017. Di mata Ramli, situasinya bahkan lebih parah dibanding krisis 1998.
"Loh bukannya tahun 1998 jeblok? Maaf pak, kita Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian, kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli enggak sehancur seperti hari ini," katanya menirukan dialog yang ia lakukan dengan para pedagang.
Indonesia Lawyers Club kembali mengadakan diskusi dengan tema "Setelah Corona, Krisis Mengancam?" pada Selasa (21/4/2020) malam. Selain Rizal Ramli, salah satu panelis yang turut diundang adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Berita Terkait
-
Multiplier Effect Industri Hulu Migas, Dukung Perekonomian Daerah
-
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Devisa Eksportir Wajib Disimpan di Bank Negara
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Airlangga Klaim MBG Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Q1 2026
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61% di Q1 2026, Pemerintah Klaim Lebih Tinggi dari China-AS
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara