Suara.com - Komisi VIII DPR mengkritisi pendistribusian sembako yang sempat mengalami keterlambatan akibat tidak adanya kemasan berupa tas berlogo Presiden Republik Inonesia dan Kementerian Sosial RI serta bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan COVID-19".
Menurut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, keterlambatan tersebut tak seharusnya terjadi. Lantaran yang menjadi tujuan utama ialah pemberian sembako, bukan pemberian tas bertulisan bantuan presiden.
"Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan kan, berasnya, sama bahan-bahan pokoknya," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Ia mengatakan, seharusnya ada atau tidaknya tas tersebut, sembako harus tetap didahukukan untuk didistribusikan dengan mengemasnya dengan bungkusan lain. Mengingat, sembako tersebut sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat.
"Sehingga masyarakat tidak berkeliaran dan tidak banyak yang pulang kampung dan tidak banyak masalah dan mengeluh. Kalau tas yang bertulis kan batuan presiden kan bulan depan kan masih bisa karena akan ada bantuan lagi," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran bansos berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat terdampak Covid-19, yang akan disalurkan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni.
Bansos sembako itu dibungkus menggunakan tas dengan nuansa warna merah dengan dengan logo kepresidenan.
Selain itu, tulisan “Bantuan Presiden Bersama Perangi Covid-19” juga dicantumkan dan dilengkapi dengan informasi mengenai protokol kesehatan mencegah penularan Virus Corona.
Baca Juga: 10 Ribu Sembako Jokowi Mangkrak di Surabaya, Belum Dikasih ke Orang Miskin
Di dalam tas terdapat 10 item, yakni mi instan, kornet, sarden, sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, sabun mandi, dan beras 10 kilogram.
Berita Terkait
-
Sudah Molor, Bansos Anies Sedikit, PDIP: Warga 2 Kali Kecewa
-
Anies Sempat Ungkap Bansos Isi Daging Ayam, Fraksi PDIP DPRD: Bikin Bingung
-
Jokowi: Proritaskan Kartu Prakerja bagi Korban PHK atau Dirumahkan
-
Banyak Masalah di Bidang Kesehatan, Jokowi: Bahan Baku Obat 95 Persen Impor
-
Bansos Pakai Logo Presiden, Fadli Zon: Rakyat Lebih Butuh Isinya
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi