Suara.com - Komisi VIII DPR mengkritisi pendistribusian sembako yang sempat mengalami keterlambatan akibat tidak adanya kemasan berupa tas berlogo Presiden Republik Inonesia dan Kementerian Sosial RI serta bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan COVID-19".
Menurut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, keterlambatan tersebut tak seharusnya terjadi. Lantaran yang menjadi tujuan utama ialah pemberian sembako, bukan pemberian tas bertulisan bantuan presiden.
"Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan kan, berasnya, sama bahan-bahan pokoknya," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Ia mengatakan, seharusnya ada atau tidaknya tas tersebut, sembako harus tetap didahukukan untuk didistribusikan dengan mengemasnya dengan bungkusan lain. Mengingat, sembako tersebut sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat.
"Sehingga masyarakat tidak berkeliaran dan tidak banyak yang pulang kampung dan tidak banyak masalah dan mengeluh. Kalau tas yang bertulis kan batuan presiden kan bulan depan kan masih bisa karena akan ada bantuan lagi," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran bansos berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat terdampak Covid-19, yang akan disalurkan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni.
Bansos sembako itu dibungkus menggunakan tas dengan nuansa warna merah dengan dengan logo kepresidenan.
Selain itu, tulisan “Bantuan Presiden Bersama Perangi Covid-19” juga dicantumkan dan dilengkapi dengan informasi mengenai protokol kesehatan mencegah penularan Virus Corona.
Baca Juga: 10 Ribu Sembako Jokowi Mangkrak di Surabaya, Belum Dikasih ke Orang Miskin
Di dalam tas terdapat 10 item, yakni mi instan, kornet, sarden, sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, sabun mandi, dan beras 10 kilogram.
Berita Terkait
-
Sudah Molor, Bansos Anies Sedikit, PDIP: Warga 2 Kali Kecewa
-
Anies Sempat Ungkap Bansos Isi Daging Ayam, Fraksi PDIP DPRD: Bikin Bingung
-
Jokowi: Proritaskan Kartu Prakerja bagi Korban PHK atau Dirumahkan
-
Banyak Masalah di Bidang Kesehatan, Jokowi: Bahan Baku Obat 95 Persen Impor
-
Bansos Pakai Logo Presiden, Fadli Zon: Rakyat Lebih Butuh Isinya
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
Terkini
-
DPR Warning Keras, Tak Boleh Ada Pihak Intervensi Kasus Korupsi Batu Bara
-
Menag Perketat Syarat Jadi Kyai dan Pesantren Usai Marak Kasus Pelecehan
-
Uang yang Disita KPK dari Bupati Kuansing Ternyata Bagian dari 'Kembalian' Menhut Raja Juli
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus, Pengamat Nilai Batas Ranah Sipil dan Militer Mulai Kabur
-
Santri Korban Pembakaran di Ponpes Lombok Alami Trauma Berat, Sering Teriak dan Halusinasi
-
Misteri Harta Jampidsus Febrie: LHKPN Rp18 M vs Temuan Emas 74 Kg di Rumah Sentul City
-
Tak Lagi Berbasis Latihan Kemiliteran, Pelatihan SPPI Kini Lebih Humanis
-
Kesaksian Orang Dalam Cafe deClan: Ada Perdebatan Sebelum Polisi Bongkar Ruang Rahasia
-
Qodari: Tarif Listrik Harusnya Naik, tapi Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat
-
Muncul Rumor Dua Jenderal Ikut Geruduk Polda Metro Jaya, TNI Buka Suara