Suara.com - Komisi VIII DPR mengkritisi pendistribusian sembako yang sempat mengalami keterlambatan akibat tidak adanya kemasan berupa tas berlogo Presiden Republik Inonesia dan Kementerian Sosial RI serta bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan COVID-19".
Menurut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, keterlambatan tersebut tak seharusnya terjadi. Lantaran yang menjadi tujuan utama ialah pemberian sembako, bukan pemberian tas bertulisan bantuan presiden.
"Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan kan, berasnya, sama bahan-bahan pokoknya," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Ia mengatakan, seharusnya ada atau tidaknya tas tersebut, sembako harus tetap didahukukan untuk didistribusikan dengan mengemasnya dengan bungkusan lain. Mengingat, sembako tersebut sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat.
"Sehingga masyarakat tidak berkeliaran dan tidak banyak yang pulang kampung dan tidak banyak masalah dan mengeluh. Kalau tas yang bertulis kan batuan presiden kan bulan depan kan masih bisa karena akan ada bantuan lagi," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran bansos berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat terdampak Covid-19, yang akan disalurkan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni.
Bansos sembako itu dibungkus menggunakan tas dengan nuansa warna merah dengan dengan logo kepresidenan.
Selain itu, tulisan “Bantuan Presiden Bersama Perangi Covid-19” juga dicantumkan dan dilengkapi dengan informasi mengenai protokol kesehatan mencegah penularan Virus Corona.
Baca Juga: 10 Ribu Sembako Jokowi Mangkrak di Surabaya, Belum Dikasih ke Orang Miskin
Di dalam tas terdapat 10 item, yakni mi instan, kornet, sarden, sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, sabun mandi, dan beras 10 kilogram.
Berita Terkait
-
Sudah Molor, Bansos Anies Sedikit, PDIP: Warga 2 Kali Kecewa
-
Anies Sempat Ungkap Bansos Isi Daging Ayam, Fraksi PDIP DPRD: Bikin Bingung
-
Jokowi: Proritaskan Kartu Prakerja bagi Korban PHK atau Dirumahkan
-
Banyak Masalah di Bidang Kesehatan, Jokowi: Bahan Baku Obat 95 Persen Impor
-
Bansos Pakai Logo Presiden, Fadli Zon: Rakyat Lebih Butuh Isinya
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya