Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk memprioritaskan agar masyarakat yang terkena PHK atau dirumahkan saat pandemi Corona ini bisa mendapatkan kartu prakerja.
Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan melalui virtual di Istana Kepresidenan, Kamis (30/4/2020).
"Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu Prakerja. Sekali lagi, untuk korban PHK agar diberikan prioritas," ujar Jokowi.
Berdasarkan informasi yang ia dapat, ada 8,4 juta pendaftar kartu Prakerja. Jumlah tersebut kata Jokowi melebihi target yang ditentukan pemerintah.
"Informasi terakhir yang saya terima, yang daftar untuk kartu Prakerja sudah 8,4 juta orang. Padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta orang," ucap dia.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan kementerian-kementerian lainnya untuk memperbanyak program padat karya tunai. Sehingga kata dia, terjadi penyerapan tenaga kerja yang banyak.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta juga meminta pekerja migran juga diberikan perlindungan, baik yang sudah kembali ke tanah air ataupun yang masih bekerja di luar negeri.
"Berikan perlindungan kepada para pekerja migran kita, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri. Sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi. Kita telah mengirimkan paket sembako untuk para pekerja migran kita di Malaysia dan saya minta ini agar diteruskan," katanya.
Baca Juga: Jemaah Meninggal di Masjid, M Ambruk saat Imam Salat Khusyuk Pimpin Doa
Berita Terkait
-
Banyak Masalah di Bidang Kesehatan, Jokowi: Bahan Baku Obat 95 Persen Impor
-
Diliburkan Tanpa Gaji, Karyawan Mal: Alhamdulillah yang Penting Bisa Makan
-
Jokowi: Negara Pemenang Bukan Cepat Atasi Corona, Tapi Cepat Recovery
-
Bansos Pakai Logo Presiden, Fadli Zon: Rakyat Lebih Butuh Isinya
-
Jokowi Siapkan 5 Skema Pemulihan Ekonomi Bagi UMKM, Apa Saja?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO