Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengatakan sedang membangun laboratorium swab tes berkapasitas ribuan di Jakarta dalam waktu dekat.
Namun belakangan, pihaknya belum juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan pembangunan lab tersebut.
Warganet di media sosial pun mempertanyakan. Video Anies ketika menjanjikan akan membangun lab tersebut kembali viral.
Seperti dalam unggahan akun Twitter @yusuf_dumdum, Minggu (10/5/2020). Dalam unggahan itu dilampirkan cuplikan video podcast Deddy Corbuzier dan Anies Baswedan yang tayang di YouTube, Minggu (29/3/2020) lalu.
"Setelah Aa, kini giliran Dedi Corbuzier kena prank!" cuit @yusuf_dumdum.
Dalam video itu, Anies berkata kepada Deddy Corbuzier bahwa lab tersebut diharapkan akan siap dalam waktu sepekan. Deddy terlihat tidak percaya dengan pernyataan Anies.
Namun Anies meyakinkan, "Labnya sudah siap. Insya Allah. Kalau sudah siap saya umumin sekalian. Sekarang sudah dikerjain."
"Nanti begitu sudah siap, saya umumkan, siap, saya umumkan. Serius," imbuhnya.
Deddy membalas, "Ini berita paling menggembirakan yang saya dengar dari Anda hari ini."
Baca Juga: Pelaku Kekerasan ABK WNI harus Diadili di Mahkamah HAM Internasional
"Ya, karena kita ini berniat menyelamatkan orang, beneran. Tahu bikin labnya dari apa? Nanti saya tunjukkan kalau sudah jadi," ujar Anies.
Deddy mempertanyakan lagi omongan Anies soal swab test, dan dari mana dana yang ia dapatkan untuk membangun lab tersebut.
"Kami panggil semua dengan minta tolong. Siapa bisa tolong bantu, ada yang punya alat, keahlian, dan bantu cari alatnya, transporternya. Kita akan sangat dibantu oleh berbagai macam pihak," kata Anies.
Dalam video itu, Anies juga berkata, "Kita di Jakarta sekarang ini sedang ngebut membangun Bio Savety Lab Level 3 (BSL-3), dan kapasitasnya mau kita tinggikan secara drastis, supaya bisa dilakukan ribuan per hari."
Sejumlah warganet lantas mengomentari Anies yang berjanji akan membangun lab tersebut.
"Detik-detik Dedi Corbuzer Dibohongin Anies. Ini wawancara 30 Maret. Sampai sekarang dimana lab BSL 3 yang mau dibangun itu nggak jelas," tulis @MurtadhaOne1.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta PCR Kit Hasil Pengembangan Kemenristek/BRIN Diproduksi Massal
-
Rustam Ibrahim: Persamaan Anies Baswedan dan Gubernur New York Hanya Satu
-
Tiga Poin Bahasan Covid-19 Jabar: KRL, Pasar Tradisional dan Digital
-
Menteri-menteri Bicara soal Bansos DKI, Gerindra: Mau Jegal Anies di 2024?
-
Gadis Taipei Cari Pegasuhnya di Indonesia dan 4 Berita Populer Lainnya
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Proyek Mobil Listrik Nasional di Subang Akan Mulai Produksi di 2028
-
Momen Purbaya Cecar Direktur Kemenhub! Bongkar "Uang Gelap": Lo-Lo Bikin Rugi Devisa Rp 3 Triliun
-
Cicil Emas Lebih Mudah, BRI Hadirkan Layanan Pembiayaan Emas di BRImo
-
Kata Pemprov DKI Soal JPO Viral Tanpa Tangga di Depan Gedung DPR RI
-
Ratusan Pelajar SMA di Karo Diduga Keracunan MBG, Terungkap SPPG Milik Kodim
-
Lawan Arus di Rawa Buaya, Warga Minta Jalur Alternatif ke Duri Kosambi
-
Getol Kritik Dampak Proyek PLTA, Solidaritas Perempuan Poso Sempat Digertak Pejabat Pemkab
-
5 Rekomendasi Tinted Sunscreen untuk Flek Hitam sesuai Review dan Harga
-
Pasca Putusan MK, DPR Titip Pemerintah Naikkan Gaji Guru dari Anggaran Pendidikan
-
Buang Sampah ke TPS Liar Nagrak, 4 Perusahaan Terancam Sanksi Lebih Berat