Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini mendapatkan 'serangan' dari sejumlah menteri tentang program bantuan sosial kepada warga ibu kota yang terdampak wabah virus corona covid-19.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menduga, 'serangan' tersebut kental bernuansa politik.
Ia mengatakan, program bansos untuk warga terdampak penyebaran virus corona covid-19 ini seharusnya tak dipolitisasi.
Taufik menyatakan, kalau ingin menjegal Anies untuk maju pada Pilpres 2024, maka lawan-lawannya harus memakai cara elegan.
"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan," tegas Taufik kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Taufik juga menganggap tindakan menyerang Anies ini menyakiti hati rakyat ibu kota. Pasalnya, warga Jakarta sedang susah dihantam dampak dari virus corona.
"Tindakan ini juga menyakiti hari rakyat Ibu kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi," jelasnya.
Menurutnya, tak ada masalah bagi warga DKI menerima dua bantuan dari daerah atau pusat.
Taufik menyatakan, yang paling penting adalah memastikan agar tak ada warga yang kelaparan di tengah pandemi covid-19.
Baca Juga: DPRD Jakarta: Menkeu Sri Mulyani Sebar Hoaks terkait Dana Bansos
"Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat," pintanya.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap Anies tak memiliki biaya untuk memberikan dana bansos kepada warga.
Akibatnya, Anies disebut meminta bantuan untuk menanggung biaya pengadaan paket bantuan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara juga mempermasalahkan soal data penerima bansos di Jakarta. Keduanya menganggap ada kejanggalan dari data yang diberikan oleh Pemprov DKI.
Tag
Berita Terkait
-
DPRD Jakarta: Menkeu Sri Mulyani Sebar Hoaks terkait Dana Bansos
-
Menko PMK Sebut Banyak Masyarakat Jatuh Miskin Karena Pandemi Corona
-
DPRD Sebut Tak Hanya Pemprov DKI yang Kekurangan Uang untuk Bansos
-
Meski Jadi Polemik, Anggaran Kartu Prakerja Sudah Cair Rp 1,6 Triliun
-
Jokowi Perintahkan Distribusi Bansos Jabodetabek dalam 6 Tahap Penyaluran
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer