Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini mendapatkan 'serangan' dari sejumlah menteri tentang program bantuan sosial kepada warga ibu kota yang terdampak wabah virus corona covid-19.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menduga, 'serangan' tersebut kental bernuansa politik.
Ia mengatakan, program bansos untuk warga terdampak penyebaran virus corona covid-19 ini seharusnya tak dipolitisasi.
Taufik menyatakan, kalau ingin menjegal Anies untuk maju pada Pilpres 2024, maka lawan-lawannya harus memakai cara elegan.
"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan," tegas Taufik kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Taufik juga menganggap tindakan menyerang Anies ini menyakiti hati rakyat ibu kota. Pasalnya, warga Jakarta sedang susah dihantam dampak dari virus corona.
"Tindakan ini juga menyakiti hari rakyat Ibu kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi," jelasnya.
Menurutnya, tak ada masalah bagi warga DKI menerima dua bantuan dari daerah atau pusat.
Taufik menyatakan, yang paling penting adalah memastikan agar tak ada warga yang kelaparan di tengah pandemi covid-19.
Baca Juga: DPRD Jakarta: Menkeu Sri Mulyani Sebar Hoaks terkait Dana Bansos
"Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat," pintanya.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap Anies tak memiliki biaya untuk memberikan dana bansos kepada warga.
Akibatnya, Anies disebut meminta bantuan untuk menanggung biaya pengadaan paket bantuan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara juga mempermasalahkan soal data penerima bansos di Jakarta. Keduanya menganggap ada kejanggalan dari data yang diberikan oleh Pemprov DKI.
Tag
Berita Terkait
-
DPRD Jakarta: Menkeu Sri Mulyani Sebar Hoaks terkait Dana Bansos
-
Menko PMK Sebut Banyak Masyarakat Jatuh Miskin Karena Pandemi Corona
-
DPRD Sebut Tak Hanya Pemprov DKI yang Kekurangan Uang untuk Bansos
-
Meski Jadi Polemik, Anggaran Kartu Prakerja Sudah Cair Rp 1,6 Triliun
-
Jokowi Perintahkan Distribusi Bansos Jabodetabek dalam 6 Tahap Penyaluran
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas Daihatsu untuk Lansia yang Murah, Aman dan Mudah Dikendalikan
- Apa Perbedaan Sepatu Lari dan Sepatu Jalan Kaki? Ini 6 Rekomendasi Terbaiknya
- 5 Mobil Bekas Toyota Pengganti Avanza, Muat Banyak Penumpang dan Tahan Banting
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Januari 2026: Ada Arsenal 110-115 dan Shards
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
-
Eksplorasi Museum Wayang Jakarta: Perpaduan Sejarah Klasik dan Teknologi Hologram
Terkini
-
Pulihkan Transportasi Sumatra: Ratusan Juta Rupiah Disalurkan untuk Korban Banjir Medan-Padang
-
Diduga Terima Suap Rp 1,7 Miliar, Eks Direktur Pengolahan Pertamina Ditahan KPK
-
KPK: Kerugian Negara Rp2,7 T Kasus Tambang Nikel Konawe Utara Masih Penghitungan Kasar
-
Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?
-
Momen Hangat Prabowo di Perayaan Natal Nasional 2025: Getarkan Senayan, Salami Para Jemaat
-
Kini Bisa Dipakai Transaksi di 200 Negara, Pramono Anung: Bank Jakarta Dipercaya Kelas Global
-
Didakwa Terima Fulus Rp809 Miliar, Nadiem Makarim Membantah dan Minta Dibebaskan
-
Nadiem Makarim di Sidang Tipikor: Kriminalisasi Kebijakan, Saya Tak Terima Sepeser Pun!
-
Tiang Monorel Mangkrak di Kuningan Mulai Dibongkar Bulan Ini
-
Kursi Melayang, Perut Ditendang: Ketua DPRD Soppeng Dipolisikan ASN Gegara Penempatan Sopir