Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini mendapatkan 'serangan' dari sejumlah menteri tentang program bantuan sosial kepada warga ibu kota yang terdampak wabah virus corona covid-19.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menduga, 'serangan' tersebut kental bernuansa politik.
Ia mengatakan, program bansos untuk warga terdampak penyebaran virus corona covid-19 ini seharusnya tak dipolitisasi.
Taufik menyatakan, kalau ingin menjegal Anies untuk maju pada Pilpres 2024, maka lawan-lawannya harus memakai cara elegan.
"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan," tegas Taufik kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Taufik juga menganggap tindakan menyerang Anies ini menyakiti hati rakyat ibu kota. Pasalnya, warga Jakarta sedang susah dihantam dampak dari virus corona.
"Tindakan ini juga menyakiti hari rakyat Ibu kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi," jelasnya.
Menurutnya, tak ada masalah bagi warga DKI menerima dua bantuan dari daerah atau pusat.
Taufik menyatakan, yang paling penting adalah memastikan agar tak ada warga yang kelaparan di tengah pandemi covid-19.
Baca Juga: DPRD Jakarta: Menkeu Sri Mulyani Sebar Hoaks terkait Dana Bansos
"Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat," pintanya.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap Anies tak memiliki biaya untuk memberikan dana bansos kepada warga.
Akibatnya, Anies disebut meminta bantuan untuk menanggung biaya pengadaan paket bantuan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara juga mempermasalahkan soal data penerima bansos di Jakarta. Keduanya menganggap ada kejanggalan dari data yang diberikan oleh Pemprov DKI.
Tag
Berita Terkait
-
DPRD Jakarta: Menkeu Sri Mulyani Sebar Hoaks terkait Dana Bansos
-
Menko PMK Sebut Banyak Masyarakat Jatuh Miskin Karena Pandemi Corona
-
DPRD Sebut Tak Hanya Pemprov DKI yang Kekurangan Uang untuk Bansos
-
Meski Jadi Polemik, Anggaran Kartu Prakerja Sudah Cair Rp 1,6 Triliun
-
Jokowi Perintahkan Distribusi Bansos Jabodetabek dalam 6 Tahap Penyaluran
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan