Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pemerintah untuk tidak melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), meski terjadi penurunan kasus positif covid-19 dalam satu pekan terakhir.
Ia menilai perlu waktu lebih lama lagi dalam memantau grafik penurunan kasus sampai akhirnya PSBB bisa dilonggarkan.
"Mendorong pemerintah tidak melonggarkan aturan PSBB meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir, mengingat salah satu syarat pelonggaran PSBB bisa dilakukan jika laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam dua pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (11/5/2020).
Ia justru meminta pemerintah untuk lebih memperketat aturan PSBB demi menakan lonjakan kasus positif Covid-19.
Selain itu, penerapan PSBB untuk daerah-daerah dengan kasus positig juga perlu dipertimbangkan agar penyebaran tidak lebih masif.
"Mendorong pemerintah terus optimistis bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan secara ketat akan berpengaruh terhadap perlambatan laju kasus baru Covid-19 serta terus mengimbau kepada semua kalangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB, karena pandemi ini belum berakhir.”
Untuk diketahui, jumlah penambahan pasien positif virus corona masih naik turun. Belum ada tren penurunan maupun kenaikan jumlah pasien.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, data kasus penyakit yang disebabkan virus corona baru itu dalam sepekan masih menunjukkan belum adanya konsistensi angka penurunan infeksi di beberapa daerah.
"Dalam kecenderungan data yang kita dapatkan pada satu minggu terakhir tampak adanya fluktuasi. Di beberapa daerah ada kecenderungan konsisten meningkat dengan jumlah (infeksi) yang semakin sedikit, namun di beberapa daerah ada juga yang tidak konsisten," kata Yurianto, Minggu (10/5/2020).
Baca Juga: Bamsoet Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Kejahatan saat Pandemi Corona
Fluktuasi angka penambahan kasus positif COVID-19 terlihat dari pola beberapa hari terjadi sedikit penambahan. Namun di hari-hari terakhir terjadi penambahan yang cukup signifikan.
Di beberapa daerah, tegas pria yang menjabat sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan itu, masih belum terlihat pola grafik yang konsisten. Hal itu membuat otoritas tidak bisa menebak pola dari hari ke hari.
"Ini adalah sebagai gambaran yang bisa kita maknai bahwa proses penularan di luar, di tengah masyarakat, masih saja terus terjadi," kata dia.
Dia juga memperingatkan adanya potensi penularan dari orang tanpa gejala (OTG) yang berisiko terjadi jika melakukan kontak tanpa menggunakan masker.
Oleh karena itu selain meminta agar masyarakat taat menjalani protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak keluar rumah kecuali terpaksa, Yurianto juga mengimbau rajin menggunakan masker.
Berita Terkait
-
Kronologi Pemuda yang Pukul Petugas karena Ditegur Tak Pakai Masker
-
Travel Gelap Antarkan Pemudik Diamankan dalam Operasi Ketupat 2020
-
Perjelas Aturan Bertransportasi saat Pandemi, Kemenhub Larang Mudik
-
Tak Peduli PSBB, Sopir Angkot di Bogor Malah Angkut Buruh Pulang Demo
-
Masih Tutup, Ancol Hadirkan Aktivitas Liburan Virtual Bernuansa Edukasi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung