Cegah Korupsi Penyaluran BLT, Pemda Sumedang dan Bandung Koordinasi ke KPK

Suara.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi ini dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya korupsi dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa untuk penanganan covid-19.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ipi Maryati Kuding mengatakan agar kedua Pemda dapat menyalurkan secara tepat blt dana desa tersebut, sesuai data calon penerima.

"Kepada kedua pemda agar memperhatikan dan menjalankan mekanisme penyaluran bansos dan BLT secara tepat. KPK juga menekankan pada pentingnya kepastian dan kebenaran data calon penerima BLT Dana Desa serta bantuan jaring pengaman sosial lainnya," kata Ipi dalam keterangannya, Senin (11/5/2020).

Rencanannya Pemda Kabupaten Sumedang akan memulai memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak pandemi virus corona pada Kamis (14/5/2020) mendatang.

Dana desa di Kabupaten Sumendang mencapai Rp 220 miliar. Nantinya dana tersebut disalurkan ke 270 desa.

Untuk BLT Dana Desa di Kabupaten Sumedang hingga 11 Mei 2020, telah tersedia dana sebanyak Rp 60 Miliar, yang nantinya akan disampaikan kepada 33.800 Kepala Keluarga (KK).

Menurut Ipi, Pemkab Sumedang melalui mekanisme musyawarah desa (musdes), mencatat 216 desa yang telah melaporkan data warganya.

Data warga desa tersebut kekinian tengah dipadankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Hingga saat ini telah terdata warga dari 77 desa yang telah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bahkan dari 77 desa itu, sebanyak 66 desa sudah mengusulkan Blt dana desa tahap II.

"Dari informasi yang disampaikan kepada KPK, Pemkab Sumedang menyediakan Blt dana desa sebanyak Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan ke depan," ujar Ipi

Baca Juga: Gubernur NTT Klaim Temukan Racikan Tradisional Sembuhkan Pasien Corona

Ada tiga kriteria penerima BLT dari pemkab Sumedang di antaranya mereka yang kehilangan mata pencaharian tetap, tidak mempunyai cukup tabungan untuk bisa hidup sehari-hari, dan tidak menerima bantuan jaring pengaman sosial lainnya, seperti PKH dan Bantuan Sosial (Bansos).

Selain Blt dana desa, Pemkab Sumedang juga telah menganggarkan dana untuk penanganan bencana Covid-19, sebesar total Rp 103,5 Miliar.

Anggaran itu terdiri dari, Rp 58,3 Miliar untuk penanganan kesehatan, Rp 11,09 Miliar untuk pemulihan ekonomi, Rp 31,5 Miliar untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial, dan Rp2,6 Miliar untuk dana operasional Tim Gugus Tugas Kabupaten Sumedang. Bantuan ini akan disalurkan kepada total 409.456 KK.

Sementara, Pemkab Bandung baru menyalurkan sebagian BLT kepada tiga desa yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data.

Ketiga desa tersebut adalah Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi sebanyak 190 KK; Desa Biru, Kecamatan Majalaya sebanyak 177 KK; dan Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu sebanyak 171 KK. Pencairan Blt dana desa diantarkan langsung ke rumah warga penerima.

Di Pemkab Bandung untuk keseluruhan dana yang dialokasikan tersebut dalam penanganan covid-19 sebanyak Rp 72,4 Miliar.

Itu akan disalurkan kepada 789.023 KK berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sebanyak 221.361 KK yang Non-DTKS.