Suara.com - Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai masyarakat Indonesia seringkali terperangkap dengan suatu label untuk menentukan perkara halal atau haram. Bahkan, ia bingung ketika kulkas harus dilabeli halal sebagai identitas barang tersebut dapat digunakan.
Muhadjir mengatakan sejumlah masyarakat Indonesia menganggap label dengan identitas tertentu kemudian dikaitkan dengan agama Islam maka sudah dianggap sah. Hal tersebut bisa terjadi karena seringkali masyarakat melihat dari aspek atribut ketimbang substansinya.
"Kita lebih mengukur dari aspek formalnya tapi tidak mengukur dari aspek materialnya," kata Muhadjir saat pemaparan di acara diskusi Rabu Hijrah secara virtual, Rabu (13/5/2020).
Muhadjir mencontohkan dengan pemberian label halal. Label halal dikatakannya telah menjadi sebuah atribut yang bisa menganggap sebuah barang itu sah untuk digunakan secara agama Islam.
"Mohon maaf kalau saya misalnya menyebut tentang halal. Hala itu tiba-tiba kemudian menjadi sebuah atribut kalau semuanya harus halal semuanya diberi label halal," ujarnya.
Ia mengaku sempat bingung ketika mendengar ada produk kulkas yang mendapatkan sertifikasi halal. Kalau misalkan produk kulkas yang dapat label halal maka secara tidak langsung produk kulkas lainnya menjadi tidak halal.
"Mungkin saya tidak tahu, tapi kalau kesan saya ya mohon maaf itu jadinya mengada-ada itu kalau kulkas pun harus diberi label halal," ucap Muhadjir.
Menurtnya di negara yang mayoritas adalah penduduk umat Islam sebaiknya pemberian label itu bukan untuk perihal halal atau haramnya. Produk-produk yang dianggap haram secara agama islam itu harus diberi tanda agar umat Islam tidak menggunakan atau mengonsumsinya.
"Itu barang-barang tertentu yang harus diberi tanda agar umat Islam tidak menggunakan, atau tidak memakan, atau apalah artinya. Tetapi mestinya kalau yang lain otomatis semuanya harus halal," pungkasnya.
Baca Juga: Nasib Mahasiswa Rantau di Bandung saat Corona, Andalkan Sembako Kampus
Berita Terkait
-
Menteri-menteri Bicara soal Bansos DKI, Gerindra: Mau Jegal Anies di 2024?
-
Menko PMK Sebut Banyak Masyarakat Jatuh Miskin Karena Pandemi Corona
-
Menteri PMK Sebut Warga 'Miskin Kagetan' Muncul saat PSBB, Apa Maksudnya?
-
Indonesia Posisi Kedua Kasus Covid-19 ASEAN, Menko PMK Klaim Tidak Istimewa
-
Menko PMK Sebut Kasus Covid-19 di Indonesia Mengalami Penurunan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga