Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut bahwa warga 'miskin kagetan' muncul selama PSBB berlangsung. Mereka akan jadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendapat bantuan.
Lantas apa maksud dari istilah 'miskin kagetan' tersebut?
"Mereka yang tidak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan warga yang semula tidak terkategori tidak mampu tapi sekarang jadi jatuh miskin karena Covid-19. Atau yang saya boleh sebut sebagai 'miskin kagetan'," kata Menteri Muhadjir dalam konferensi pers online, Jumat (8/5/2020).
Ia menyebut masyarakat 'miskin kagetan' ini akan menjadi salah satu prioritas agar mendapat bantuan dari pemerintah selama masa PSBB berlangsung.
"Sesuai arahan Presiden supaya diperhatikan betul kelompok masyarakat yang mendadak jadi miskin ini," lanjut Muhadjir.
Dalam konferensi pers itu, Muhadjir juga menjelaskan mengenai program Jaring Pengaman Sosial dari Kemenko PMK.
Program bantuan ini akan diberikan kepada dua kategori masyarakat yang memerlukan yaitu mereka yang telah terdaftar di DTKS Mensos dan masyarakat 'miskin kagetan' yang belum terdata.
"Dan ini tentu saja perlu pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang belum mendapat bantuan," kata Muhadjir lagi.
Sebagai informasi, sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran tidak selarasnya data penerima bantuan sosial bagi warga yang terdampak virus Corona (Covid-19).
Baca Juga: Musim Bansos, Bantuan Baznas Dimasukan Tas Foto Bupati dan Wabup Pandeglang
Muhadjir mengakui kalau problema di balik penyaluran bansos ialah data warga yang menerima. Menurutnya pemerintah telah memiliki data warga yang biasa mendapatkan bantuan dan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat, maka penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah berpatok pada DTKS. Akan tetapi, di kala pandemi seperti ini, warga di luar DTKS pun ikut merasakan kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Tetapi diingat dengan adanya Covid-19 ini banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19, UMKM, jualan bakso, (pedagang) asongan gerobak itu semua punya hidup aman tapi tiba-tiba mata pencaharian hilang, dan itu tidak ada dalam data," kata Muhadjir dalam sebuah web seminar, Rabu (6/5/2020) kemarin
Berita Terkait
-
Musim Bansos, Bantuan Baznas Dimasukan Tas Foto Bupati dan Wabup Pandeglang
-
Indonesia Posisi Kedua Kasus Covid-19 ASEAN, Menko PMK Klaim Tidak Istimewa
-
Sangkal Ucapan Anak Buah, Anies Klaim Bansos Corona Tidak Dadakan
-
Anggota DPRD Gresik Dapat BLT, Ngabalin Akui Data Bantuan Corona Berantakan
-
Pemprov DKI Usulkan 2 juta KK Penerima Bansos Tahap Dua Dibantu Pusat
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya