Cerita Usman Hamid Soal Kampus Trisakti dan Pergulatan Batin Mahasiswa 98

Suara.com - Direktur Utama Amnesty International Indonesia (AII) sekaligus alumnus Universitas Trisakti, Usman Hamid kembali mengenang momen-momen di masa pergerakan mahasiswa menjelang runtuhnya rezim orde baru di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Menurut Usman, ketika itu banyak mahasiswa Trisakti khususnya yang dihadapkan oleh dilema pertentangan batin antara persoalan keluarga hingga politik.

Hal itu disampaikan Usman dalam acara bedah film 'Di Balik 98' yang disiarkan secara live melalui akun Instagram @kiosojokeos pada Rabu (13/5/2020) malam.

Kisah mahasiswa pergerakan 98 bernama Diana (diperankan oleh Chelsea Islan) dalam film 'Di Balik 98' hampir serupa dengan realitas mahasiswa umumnya di Trisakti ketika itu. Usman mengatakan pertentangan batin atau konflik yang dihadapi oleh Diana sebagai aktivis 98 sekaligus putri seorang anggota tentara, dalam realitasnya memang banyak ditemukan di kampus Trisakti pada tahun 98.

"Nah di dalam kehidupan yang real di kampus Trisakti ketika itu memang banyak sekali aktivis Trisakti yang memiliki latar belakang keluarga yang demikian, baik itu memiliki keluarga tentara, memiliki keluarga dengan latar belakang birokrasi, atau memiliki latar belakang keluarga yang kuat hubungannya dengan partai Golkar," kata Usman.

Usman mengemukakan, bahwa ketika itu, mayoritas mahasiswa Trisakti memang memiliki latar belakang keluarga seorang tentara, birokrat, hingga memiliki kedekatan dengan partai Golkar. Sehingga, ketika itu muncul istilah ABG alias ABRI, Birokrat, dan Golkar.

"Jadi dulu ada istilah ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Kenapa saya katakan demikian, selain memang itu adalah pengalaman yang saya alami langsung, juga karena secara historis kampus Trisakti merupakan kampus yang pada tahun 1965-an, ketika Indonesia mengalami gejolak politik yang besar, itu juga mengalami semacam perubahan besar di dalam kampus Trisakti," ujar Usman.

Markas Gerakan Kiri hingga Diambil Alih Tentara

Usman mengungkapkan, bahwa sebelum bernama Universitas Trisakti dahulu kampus tersebut bernama Res Publica. Kampus tersebut didirikan oleh perhimpunan kalangan Tionghoa yang memiliki pemikiran cemerlang dan kritis.

Ketika itu, Usman menyebut kampus Res Publica kerap dianggap sebagai markas alias sarang gerakan kiri. Sejumlah tokoh pemikir kiri hingga Partai Komunisme Indonesia (PKI) bahkan beberapa kali kerap diundang di kampus tersebut.

Baca Juga: Ahli Hukum Pidana Trisakti Sebut Penangkapan Tapol Papua Tidak Sah

"Kampus ini di zamannya ketika bernama Res Publica itu merupakan kampus yang dianggap sarang gerakan kiri, karena berkali-kali juga mengundang tokoh-tokoh kiri termasuk tokoh PKI di dalam acara-acara mimbar bebas atau dalam acara akademik di kampus Res Publica," ungkap Usman.

Menurut Usman, pasca peristiwa G30S PKI atau kudeta angkatan darat kampus Res Publica turut bergejolak. Sampai pada akhirnya, kampus Res Publica diambil alih oleh kekuasaan militer yang ditopang oleh pemerintahan di awal orde baru.

"Semua anak Trisakti yang membaca sejarah pasti mengerti, itu suatu hal yang sangat sulit terlukiskan sebagai hal yang wajar," ujar Usman.

"Jadi kekuatan militer atau orang-orang militer dikerahkan untuk ikut mengambil alih kampus (Res Publica) Trisakti dan sejak itu juga kampus dikelola oleh militer," imbuhnya.

Jejak pengambilalihan kampus Res Publica oleh tentara tersemat dalam nama salah satu gedung di kampus Trisakti. Menurut Usman, gedung utama yang ada di kampus Trisakti diberi nama M Syarif Thayeb seorang perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal yang tidak lain merupakan seseorang yang ketika itu diutus untuk mengurus proses pengambilalihan kampus Res Publica.

"Nah banyak sekali yang akhirnya punya latar belakang militer, ditambah dengan birokrasi dan juga partai Golkar, kemudian ikut mengelola Trisakti. Untuk waktu-waktu yang sangat panjang hingga generasi saya itu bisa masuk ke dalam kampus tersebut," tutur Usman.