Suara.com - Mantan Ketua Senat Mahasiswa Trisakti tahun 1997-1998 Julianto Hendro menyebut orang yang harus bertanggungjawab dalam kasus Tragedi Trisakti 1988 adalah mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Prabowo Subianto, bukan mantan Panglima ABRI Wiranto. Pasalnya, menurut Hendro Prabowo hingga kini tak pernah memberikan klarifikasi atas tuduhan keterlibatan dalam Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa.
"Kalau aku lihat itu sih pak Prabowo. Pak Prabowo kalau beliau merasa difitnah atau 'selama ini merasa kok tuduhannya ke saya. Ayo pak Prabowo ngomong. Karena selama ini, pak Prabowo (bilang) difitnah faktanya bukan saya, tapi bagaimana tunjukan kalau dia tidak terlibat," ujar Hendro di Media Center Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Untuk diketahui, banyak kalangan berpendapat aksi penembakan terhadap mahasiswa Trisaksi pada 12 Mei 1998 dilakukan oleh Kesatuan Militer Kopassus yang kala itu dipimpin Letjen TNI Prabowo. Keempat mahasiwa Trisakti yang tewas tertembak, yakni Heri Hertanto, Hendriawan Sie, Hafidin Royan dam Elang Mulia Lesmana.
Hendro menuturkan Prabowo yang kini maju menjadi capres di Pilpres 2019 harus memberikan klarifikasi terkait tudingan itu. Sebab, kata dia, peristiwa berdarah yang sudah terjadi puluhan tahun itu tak ada pelaku yang diadili di persidangan.
"Belum. Harusnya dia (Prabowo) secara ksatria, kalau memang dia pelakunya akui saja. Jadi jangan jadi isu nasional selama ini," tutur dia.
Ketika ditanya apakah ada keterlibatan Wiranto atau tidak, Hendro belum mengetahuinya. Namun kata Hendro, Prabowo bagian dari sejarah pemerintahan Orde Baru.
"Ya Wallahualam (keterlibatan Wiranto). Pak Prabowo pada saat itu bagian dari orde baru, bagian dari sejarah dulu yang totaliter bahwa pemerintahan dia sebagai mantunya pasti belain orde baru dong. Dia harus berani mengungkap pak Prabowo bagian dari Orde Baru," tandasnya.
Berita Terkait
-
Timses Jokowi Sebut Prabowo Asyik Menjelek-jelekkan Pemerintah
-
Isu Jokowi Pakai Konsultan AS, BPN: Prabowo Pilih Konsultan dari Bojong
-
Survei: Jokowi Didukung Wong Cilik, Prabowo Idola Kalangan Terpelajar
-
Suara Warga Cijantung Jadi Rebutan, BPN: Sebagian Besar Dukung Prabowo
-
Penasihat Gerindra Ini Benarkan Kopassus Tidak Identik dengan Prabowo
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam, Roy Suryo Pekik Takbir di Polda Metro Jaya
-
Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Penetapan Pahlawan Soeharto Cacat Prosedur
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal