Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan sikap pmerintah yang mengambil kebijakan kembali menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Ia mengibaratkan masyarakat Indonesia dengan sebuah peribahasa.
Disaat masyarakat sedang berjibaku melawan virus corona, bertahan di tengah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah justru menambah beban baru dengan menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Padahal, masyarakat saat ini sangat membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan.
"Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS di tengah wabah Covid-19. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula," kata AHY melalui akun Twitter miliknya @agusyudhoyono, Jumat (15/5/2020).
AHY memahami BPJS Kesehatan menghadapi persoalan pelik yakni terus mengalami defisit. Namun, menaikkan tarif bukanlah solusi tunggal untuk keluar dari masalah tersebut.
Menurut AHY, tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci dalam masalah tersebut. Ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan bisa diberikan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yang paling membutuhkan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan manfaatnya," ungkap AHY.
AHY menjelaskan, pemerintah juga bisa mengambil opsi realokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang belum mendesak juga bisa dilakukan untuk menutupi kebutuhan Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan.
Sejatinya kehadiran BPJS Kesehatan adalah untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Terlebih di tengah wabah virus corona, BPJS Kesehatan seharusnya dapat berperan maksimal membantu masyarakat.
"Kita harus prioritaskan kesehatan untuk masyarakat," tandasnya.
Baca Juga: 55 Liter Miras Oplosan Diamankan Polisi Saat Patroli di Bantul
Berita Terkait
-
Tahun 2021, Anggaran Negara Diprediksi Tekor Hingga 4,17 Persen
-
AHY Tunjuk Putri Wapres Maruf Siti Nur Azizah jadi Wasekjen Demokrat
-
AHY Umumkan Struktur DPP Partai Demokrat 2020-2025, Ibas Jadi Waketum
-
Surat Utang Negara Makin Banyak Dipegang Asing Imbas Corona
-
Pendapatan Negara Ambles 10 Persen Imbas Wabah Corona
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara