Suara.com - Polisi meringkus seorang pria berinisial AR (34) terkait kasus pencabulan terhadap anak tetangganya di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, berhasil diamankan polisi, Senin (18/5/2020).
Kapolsek Juai Ipda Paisal Kadapi mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi mendalami laporan dari ayah korban.
“Perbuatan cabul AR diketahui sang ayah korban yang seketika pulang dari kebun. Atas kejadian itu, ayah korban melaporkan ke Polsek Juai pada Jumat (15/5/2020) Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wita,” katanya seperti dilansir Kanalkalimantan.com--jaringan Suara.com.
Berawal dari laporan tersebut, Kapolsek Juai bersama Unit Reskrim Juai mendatangi rumah pelaku. Namun saat itu ia tidak berada di rumah. Kapolsek pun lantas meminta kepada keluarga pelaku untuk segera menyerahkan pelaku ke Polsek Juai.
Kemudian pada Minggu (17/5/2020) sekitar pukul 14.00, pelaku didampingi oleh keluarga, Kepala Desa, beserta anggota Linmas, menyerahkan pelaku ke Polsek Juai agar dapat diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Berdasarkan keterangan korban, pelaku telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dua kali, bertempat di rumah korban. Adapun yang pertama terjadi pada hari Minggu (10/5/2020) sekitar pukul 09.00 Wita.
Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara mengancam korban menggunakan pisau ke arah leher korban dan selanjutnya menelanjangi korban. Namun tidak sampai melakukan persetubuhan.
Kemudian yang kedua yaitu terjadi pada hari Jumat, 15 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, pelaku melakukan bejatnya dengan cara mengancam korban menggunakan sajam jenis parang ke leher korban dan seterusnya menelanjangi korban dan melakukan upaya pencabulan.
Berselang sekitar 30 menit, ayah korban datang dari kebun, mengetahui hal tersebut ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Juai.
Baca Juga: Berdakwah usai Bebas, Kemenkumham Ancam Cabut Status Asimilasi Bahar Smith
“Atas kejadian tersebut AR terjerat kasus pencabulan anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 TTG perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,” kata dia.
Berita Terkait
-
Gadis Belia Ini Nekat Jalin Hubungan dengan Pria 4 Anak, Endingnya Sengsara
-
Biadap! Pemuda Serang Sekap Gadis 13 Tahun, Seminggu 10 Kali Disetubuhi
-
Awalnya Dipacari Lalu Disetubuhi, Pemuda Ini Hamili Pacar yang Masih Belia
-
Geram! Massa Nyaris Bakar Rumah Pelaku Pencabulan Anak Tiri
-
Bejat! Beraksi Setelah Istri Tertidur, Ayah Cabuli Anak Tiri hingga Hamil
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional