Suara.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan strategi atau langkah-langkah agar bisa hidup bersama dengan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ke depannya atau yang disebut new normal. Ini dilakukan sambil menunggu vaksin dan obat ditemukan demi tetap bergeraknya roda perekonomian bangsa.
Menurut LIPI vaksin virus corona akan lama ditemukan.
"Kami sudah merekomendasikan bahwa bagaimana kita harus hidup bersama virus penyebab COVID-19 karena vaksin itu kemungkinan besar akan lama ditemukan," kata Kepala LIPI Laksana Tri Handoko dalam webinar, Jakarta, Senin (18/5/2020).
Handoko menuturkan saat ini vaksin belum akan tersedia setidaknya sampai dengan akhir 2021, dan program imunisasi akan memerlukan waktu cukup lama untuk seluruh populasi.
"Mau tidak mau kita memang harus hidup bersama COVID-19 sama dengan malaria, HIV, meskipun ini lebih sulit," ujar Handoko.
Handoko menuturkan tidak bisa terus menerus berada dalam kondisi seperti saat ini karena kegiatan ekonomi akan sangat bermasalah.
Maka mau tidak mau harus menerima realita bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan SARS-CoV-2 sampai vaksin ditemukan dan imunisasi massal dilakukan.
"Tinggal kita bagaimana mengubah pola hidup dan budaya dalam melakukan kegiatan ekonomi itu. Kita harus menetapkan protokol di sekolah, terminal, bandara, dan tempat-tempat lain," tuturnya.
Oleh karena itu, perlu dibuat protokol-protokol termasuk rekayasa sosial dengan asumsi harus dapat hidup berdampingan dengan virus penyebab COVID-19 dengan mengedepankan protokol pencegahan penularan COVID-19 dan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas.
Baca Juga: Sambut New Normal, DIY Bersiap Perkuat Berbagai Sektor Pariwisata
"Itu yang harus mulai kita pikirkan sesegera mungkin supaya kita tidak terus terpuruk, kita harus menyeimbangkan urusan kesehatan dan ekonomi tapi urusan ekonomi, urusan perut harus dilakukan berdasarkan justifikasi dari segi kesehatan," ujarnya.
Langkah-langkah itu adalah pengaktifan aktivitas ekonomi masyarakat dengan tetap melakukan kontrol dan mitigasi yang terukur dengan fokus skrining massal di simpul mobilitas publik seperti terminal dan bandara berbasis tes diagnostik cepat, dan uji polymerase chain reaction (PCR) massal di lokasi kerumunan permanen terutama untuk tenaga medis di rumah sakit, guru dan siswa atau pelajar di sekolah atau kampus, karyawan kantor dan industri.
Penanganan orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) harus dilakukan dengan data akurat, masif dan terukur.
Orang positif dan keluarganya dikenakan masa isolasi dan karantina. Khusus masyarakat berpenghasilan rendah yang positif COVID-19 dan keluarganya ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial.
Penyemprotan disinfektan harus dilakukan menyeluruh di lokasi dengan kasus positif.
LIPI juga merekomendasikan dilakukannya pengetatan protokol COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan, bila perlu dengan mekanisme semi represif dalam bentuk denda.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran