Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diundang ke dalam acara podcast Deddy Corbuzier. Saat ditanyakan terkait kabar, Mahfud menjawab pusing dengan banyaknya alternatif kebijakan pemerintah soal Covid-19 yang tidak sinkron.
"Pak gimana kabarnya pak? Baik pak? pusing Pak?" tanya Deddy dalam acara podcastnya yang diunggah melalui akun YouTube resminya, Senin (18/5/2020).
"Alhamdulillah pusing, pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron," jawab Mahfud.
Deddy pun sontak bertanya penyebab adanya kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dalam menangani Covid-19 di tanah air. Mahfud kemudian menjawab ketidaksinkronan tersebut lantaran masukan dari masyarakat yang beragam.
Di samping banyaknya masukan yang disuarakan masyarakat itu, keputusan yang diambil pemerintah pun hanya satu namun terbaik bagi seluruh masyarakat.
"Ada yang usul begini, ada yang tidak setuju, ini setuju, nah kita terombang-ambing oleh perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingannya," ujarnya.
Karena itu menurut Mahfud pihak pengambil keputusan justru merasa pusing. Pusing yang dimaksud Mahfud itu bagaimana caranya mengambil kebijakan yang paling mendekati dengan keinginan masyarakat.
Mendengar jawaban Mahfud, Deddy pun kembali menyampaikan argumennya. Alih-alih setuju dengan pernyataan Mahfud, menurut Deddy masyarakat lah yang justru pusing melihat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda dari satu orang ke orang lainnya.
Mahfud mengungkapkan kadangkala, informasi yang baru sekedar wacana di lingkungan pemerintah itu beredar di tengah-tengah masyarakat lantaran ada yang menyadapnya.
Baca Juga: Unggah Baca Puisi Bersama Pejabat Negara, Mahfud MD Malah Dicecar Soal BPJS
"Zaman sekarang nih kita pakai virtual rapatnya, itu kan bisa bocor kemana-mana. Pejabat-pejabatnya masing-masing di rumah ada yang nemenin, kemudian mungkin ada sebuah teknologi yang nyadap lalu bocor," ungkapnya.
"Tetapi sebenarnya kalau keputusannya sih tidak pernah berbeda-beda ketika jadi wacana saja kemudian sering diperdebatkan orang," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu