Suara.com - Beredar informasi yang menyebutkan rapid test virus corona atau Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta dikenakan tarif sebesar Rp 550 ribu.
Informasi itu beredar luas di Twitter. Salah satunya disebarkan oleh akun @isema13 pada 13 Mei 2020 dengan narasi seperti berikut.
"Sebelum chek in bayar rapid tes dl Rp 550.000, tanpa terkecuali… Waoo bisnis baru di bandara.. Halo @kemenhub151 Benarkah ini?"
Saat tangkapan layar diambil, cuitan akun Twitter @isema13 ini telah mendapat lebih dari 1.484 retweet dan 1.876 likes. Bahkan ada 219 komentar di sana.
Akun itu juga mengunggah video berdurasi 34 detik yang memperlihatkan antrean calon penumpang.
Dalam video tersebut tampak satu per satu penumpang dipersilakan maju ke meja pemeriksaan. Orang yang merekam video itu juga mengklaim bahwa para calon penumpang yang hendak terbang wajib menjalani rapid test dengan merogoh kocek hingga RP 550 ribu.
"Pemeriksaan Covid-19 sebelum check-in, sebelum masuk ke pesawat. Luar biasa ketatnya. Ini kalau mau terbang sekarang biayanya mahal sekali ongkos tiketnya mahal, untuk rapid testnya Rp 550 ribu nih. Gila," klaim orang yang merekam.
Benarkah rapid test di Bandara Soekarno-Hatta penumpang harus membayar Rp 550 ribu?
Penjelasan
Baca Juga: Jakarta Kembali Macet saat PSBB
Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, Selasa (19/5/2020), informasi yang mengklaim bahwa rapid test di Bandara Soekarno-Hatta penumpang harus membayar Rp 550 ribu adalah salah.
Hal tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta Anas Ma’ruf.
Anas menegaskan, rapid test virus Corona dan pelayanan pemeriksaan kesehatan di Soekarno-Hatta tidak dikenakan biaya alias gratis.
Anas juga menjelaskan, jika test tersebut dikhususkan bagi WNI yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri atau repatriasi. Sedangkan untuk penerbangan domestik, penumpang harus melakukan test terlebih dahulu di luar bandara, artinya di rumah sakit.
“Adapun penumpang yang domestik mereka harus tes di luar bandara, artinya dari rumah sakit,” kata Anas dalam artikel yang dimuat di Kompas.com.
Selain itu, pihak pengelola bandara PT Angkasa Pura II juga membantah informasi menyesatkan itu. Melalui akun Twitter @contactap2 mereka meluruskan.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Wapres Sebut Nonton Konser Pahalanya Melebihi Puasa?
-
CEK FAKTA: Benarkah WHO Umumkan Pria Berpenis Besar Rentan Kena Covid-19?
-
CEK FAKTA: Benarkah Foto Jokowi Hadiri Konser Musik di Tengah Wabah Corona?
-
CEK FAKTA: Foto Jokowi Mau Jenius Seperti Saya Minum Ajinomoto, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Foto Bebas Naik Pesawat, 'Indonesia Terserah Lu Aja, Benarkah?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional