Suara.com - Koordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Andre Rahadian menyebutkan hingga saat ini sudah ada 30.098 orang yang tergabung menjadi relawan Gugus Tugas Covid-19. Namun pihaknya masih membutuhkan relawan tambahan terutama yang ahli di bidang psikologi dan komunikasi.
Andre menerangkan saat ini pihaknya masih membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi relawan medis ataupun non medis. Bagi yang ingin mendaftar bisa mengunjungi situs resmi Gugus Tugas ataupun dengan menghubungi organisasi masyarakat kepemudaan yang telah menjalani kerja sama dengan tim relawan Gugus Tugas.
Meski sudah banyak yang menjadi relawan, pihaknya tetap kekurangan untuk dua spesifikasi yakni psikologi dan juga komunikasi massa.
"Karena psikologi sosial ini juga merupakan satu hal penting yang sedang kita kedepankan. Masyarakat sudah cukup banyak yang stress ada tekanan, begitu juga untuk tenaga-tenaga penyuluh jadi yang mempunyai kemampuan komunikasi," kata Andre dalam pemaparannya yang disiarkan langsung melalui akun YouTube BNPB, Rabu (20/5/2020).
Ia menuturkan adanya syarat penerimaan baik untuk relawan medis ataupun non medis. Untuk relawan medis yang ingin mendaftar setidaknya harus menyertakan sertifikasi yang sudah sesuai dengan bidangnya, harus lulus pemeriksaan kesehatan atau medical check up serta memiliki surat izin keluarga.
Kalau untuk relawan non medis yang mendaftar hanya akan diwawancara seputar latar belakang diri, pendidikan serta kompetensi yang mau dilakukan selama menjadi relawan.
Lebih lanjut Andre menjelaskan kalau jumlah relawan tersebut merupakan gabungan antara tim relawan medis dan non medis yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sekitar 80 persen dari jumlah itu merupakan relawan tenaga medis seperti dokter, bidang hingga perawat.
Sedangkan untuk relawan non medis juga diramaikan oleh mahasiswa yang mendaftar melalui Kemendikbud. Setidaknya sudah ada 15 ribu mahasiswa yang direkrut dan kini terdaftar sebagai relawan gugus tugas.
Baca Juga: Wacana Longgarkan PSBB, Relawan Covid-19: Pemerintah Harus Percaya Sains
Berita Terkait
-
Pemkab Tulungagung Merasa Dirugikan dengan Sebutan Klaster Pabrik Rokok
-
Cerita di Balik Video Viral Penyambutan Pasien Sembuh Corona di Kulon Progo
-
Tekan Covid-19, Jokowi Minta Gugus Tugas Tingkat RT/RW dan Desa Diperkuat
-
TikTok Gandeng Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ajak #MudikOnline
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Senin, 18 Mei 2020
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak