Tidak mengherankan, kata satu perusahaan riset, di tengah menurunnya pendapatan, negara-negara bagian ini ingin meraup pajak dari penjualan minuman keras.
Namun, meningkatnya konsumsi minuman keras di India punya sisi gelap.
'Wisata balas dendam', turis diprediksi melonjak setelah pembatasan sosial, 'Saya tidak mau mati konyol karena jalan-jalan' KDRT: Perempuan kian 'terperangkap' di tengah pembatasan sosial Covid-19, 'Saya tak mau menyerah tanpa perlawanan'Sepertiga laki-laki di India mengonsumsi minuman keras, menurut laporan pemerintah dan lebih dari 14% warga India, yang berusia antara 10 hingga 75 tahun dikenal sebagai peminum.
Yang mengkhawatirkan, sepertiga peminum mengonsumsi minuman keras lokal berkualitas rendah dan banyak yang dioplos yang menyebabkan kematian.
Dikatakan, 30 juta orang mengonsumsi minuman keras "secara sembrono".
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan lebih dari 50% minuman keras beredar secara gelap.
Minuman keras produksi lokal tidak didaftarkan di beberapa negara bagian dan karenanya tidak bisa dikenai pajak.
Survei oleh lembaga International Alliance of Responsible Drinking pada 2014 menunjukkan banyak peminum yang lebih memilih minuman keras lokal atau produksi rumahan, yang sering kali palsu atau mengandung bahan-bahan yang didatangkan secara ilegal.
Tingkat konsumsi meningkat dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Menteri Luhut: Waspadai Gelombang Kedua Wabah Virus Corona
Minuman keras ilegal tewaskan 19 orang di India Hampir 100 orang tewas keracunan minuman keras di IndiaDalam kurun 1990 hingga 2017, konsumi meningkat 38%, dari 4,3 liter menjadi 5,9 liter per satu orang dewasa per tahun.
Jakob Manthey dari Technische Universitat Dresden, Jerman, yang melakukan kajian ini mengatakan, kenaikan disebabkan oleh "bertambahnya orang yang mampu membeli alkohol".
Penambahan ini lebih cepat dibandingkan upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
Di sisi lain, harga minuman keras semakin terjangkau.
Kenaikan konsumsi telah berdampak, antara lain berupa munculnya penyakit seperti kerusakan hati dan jantung, kata Manthey.
Juga, sepertiga kematian akibat kecelakaan di jalan disebabkan oleh konsumsi minuman keras.
Survei nasional memperlihatkan, lebih 60% kematian akibat kerusakan hati dipicu oleh konsumsi alkohol.
Kaum perempuan di pedesaan menyerukan pelarangan minuman keras karena "makin kuat bukti, alkohol menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga".
Apakah menaikkan harga minuman keras akan menyelesaikan masalah?
Mungkin tidak, kata ekonom Santosh Kumar dari Sam Houston State University.
Menurut kajian yang ia lakukan, kenaikan harga tak berpengaruh banyak. Ia meyakini metode efektif adalah dengan menggabungkan "kontrol harga dan kampanye tentang efek buruk minuman keras".
Yogendra Yadav, pemimpin partai Swaraj India yang juga pengamat politik mengusulkan penerbitan "rencana nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap minuman keras".
Kampanye ini mencakup mengurangi ketergantungan atas pajak minuman keras, menghentikan iklan minuman keras, mengontrol penjualan minuman keras, dan mengambil porsi pendapatan dari penjualan minuman keras bagi gerakan yang mendorong orang untuk tidak mengonsumsi alkohol.
Melarang sama sekali diperkirakan tidak akan efektif karena hanya akan "menyuburkan pasar gelap".
Pratap Bhanu Mehta, seorang pengamat sosial, mengatakan "jika kita peduli dengan prinsip kebebasan untuk mengonsumsi alkohol, maka kita juga perlu untuk mempertanyakan kegemaran kita mengaitkan alkohol dengan aspek budaya, politik, dan ekonomi".
"Harus ada jalan keluar yang cerdas dalam mengatasi yang kompleks ini," katanya.
Memang tidak akan mudah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
-
Dari Pencurian Ayam hingga Bentrok Jalanan: Mengapa Amuk Massa Terus Berulang?
-
Dari Made in Indonesia ke Made by Indonesia, Mendorong Produk Lokal Naik Kelas
-
Presiden Prabowo Diminta Segera Evaluasi Kinerja Mendag, Ada Apa?
-
Abdul Wahid Menunggu Vonis, Berharap Putusan Benar-benar Adil
-
Puluhan Tangki Tiap Musim Kemarau Tak Selesaikan Masalah, Warga Kemesu Minta Pencarian Sumber Air