Suara.com - Puluhan juta perempuan berpotensi kesulitan mendapat akses kontrasepsi karena pandemi virus corona sehingga angka kehamilan yang tidak diinginkan bisa meningkat, kata Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
"Sebanyak 47 juta perempuan di 114 negara berpendapatan kecil dan menengah mungkin tidak bisa mengakses kontrasepsi modern," kata UNFPA dalam laporannya. "Tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi terjadi jika lockdown berlangsung selama enam bulan dan layanan kesehatan akan sangat terganggu. Angka tersebut akan naik dengan tambahan sampai dua juta perempuan setiap tiga bulan jika lockdown diperpanjang."
Ini terutama mengkhawatirkan di negara seperti Filipina, di mana aborsi ilegal dan perempuan sangat bergantung pada pusat layanan kesehatan dan program-program di komunitas untuk mendapatkan kontrasepsi.
"Diprediksi ada 1,2 juta perempuan yang akan hamil di luar rencana karena Covid-19," kata Dr. Joseph Michael Singh, perwakilan UNFPA di Filipina.
Menurutnya, ini adalah skenario terburuk, di mana layanan kontrasepsi vital turun 50% karena pandemi tahun ini.
Kehamilan di luar rencana, ditambah dengan kurangnya akses ke perawat, bidan, dan perawatan darurat, dapat memicu kenaikan angka kematian ketika melahirkan, kata UNFPA.
Stok kontrasepsi berkurang
"Kami mulai kekurangan stok kondom, implan hormonal, dan pil-pil progesterone," kata Amina Evangelista Swanepoel, kepala lembaga non-pemerintah Roots of Health.
Kelompok itu menyediakan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi warga di Puerto Princesa dan area-area terpencil lainnya di provinsi Palawan di Filipina. Kini mereka kekurangan pasukan karena jasa pengiriman dan penerbangan yang terbatas karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menteri Luhut: Waspadai Gelombang Kedua Wabah Virus Corona
Program keluarga nasional pemerintah mengatakan kepada BBC bahwa mereka memiliki pasokan kontrasepsi yang memadai, namun terbukti sulit untuk membagikannya ke semua provinsi.
"Ada seorang perempuan yang berjalan sekitar 10 kilometer untuk menemui kami dan ia harus melewati titik-titik pemeriksaan dan menjelaskan alasan ia harus menemui kami setiap kali," kata Analiza Herrera yang bekerja di Kantor Kesehatan Kota Puerto Princesa di provinsi Palawan.
Di beberapa wilayah di Filipina, termasuk di Palawan, setiap rumah hanya diizinkan satu kali bepergian di tengah lockdown.
"Ijin itu tidak menyebutkan bahwa hanya laki-laki yang dibolehkan, tapi seringkali yang bisa bepergian adalah laki-laki," kata Swanepoel. "Sulit bagi perempuan untuk keluar dan mendapatkan kontrasepsi, terutama bagi perempuan yang pasangannya tidak tahu mereka menggunakannya."
Meski di beberapa wilayah di Palawan lockdown telah dilonggarkan dan transportasi umum kini beroperasi kembali, kapasitas transportasi dikurangi untuk mendorong social distancing.
"Kami masih mendapat pesan dari perempuan yang membutuhkan kontrasepsi tapi mereka takut keluar," kata Swanepoel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional