Suara.com - Puluhan juta perempuan berpotensi kesulitan mendapat akses kontrasepsi karena pandemi virus corona sehingga angka kehamilan yang tidak diinginkan bisa meningkat, kata Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
"Sebanyak 47 juta perempuan di 114 negara berpendapatan kecil dan menengah mungkin tidak bisa mengakses kontrasepsi modern," kata UNFPA dalam laporannya. "Tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi terjadi jika lockdown berlangsung selama enam bulan dan layanan kesehatan akan sangat terganggu. Angka tersebut akan naik dengan tambahan sampai dua juta perempuan setiap tiga bulan jika lockdown diperpanjang."
Ini terutama mengkhawatirkan di negara seperti Filipina, di mana aborsi ilegal dan perempuan sangat bergantung pada pusat layanan kesehatan dan program-program di komunitas untuk mendapatkan kontrasepsi.
"Diprediksi ada 1,2 juta perempuan yang akan hamil di luar rencana karena Covid-19," kata Dr. Joseph Michael Singh, perwakilan UNFPA di Filipina.
Menurutnya, ini adalah skenario terburuk, di mana layanan kontrasepsi vital turun 50% karena pandemi tahun ini.
Kehamilan di luar rencana, ditambah dengan kurangnya akses ke perawat, bidan, dan perawatan darurat, dapat memicu kenaikan angka kematian ketika melahirkan, kata UNFPA.
Stok kontrasepsi berkurang
"Kami mulai kekurangan stok kondom, implan hormonal, dan pil-pil progesterone," kata Amina Evangelista Swanepoel, kepala lembaga non-pemerintah Roots of Health.
Kelompok itu menyediakan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi warga di Puerto Princesa dan area-area terpencil lainnya di provinsi Palawan di Filipina. Kini mereka kekurangan pasukan karena jasa pengiriman dan penerbangan yang terbatas karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menteri Luhut: Waspadai Gelombang Kedua Wabah Virus Corona
Program keluarga nasional pemerintah mengatakan kepada BBC bahwa mereka memiliki pasokan kontrasepsi yang memadai, namun terbukti sulit untuk membagikannya ke semua provinsi.
"Ada seorang perempuan yang berjalan sekitar 10 kilometer untuk menemui kami dan ia harus melewati titik-titik pemeriksaan dan menjelaskan alasan ia harus menemui kami setiap kali," kata Analiza Herrera yang bekerja di Kantor Kesehatan Kota Puerto Princesa di provinsi Palawan.
Di beberapa wilayah di Filipina, termasuk di Palawan, setiap rumah hanya diizinkan satu kali bepergian di tengah lockdown.
"Ijin itu tidak menyebutkan bahwa hanya laki-laki yang dibolehkan, tapi seringkali yang bisa bepergian adalah laki-laki," kata Swanepoel. "Sulit bagi perempuan untuk keluar dan mendapatkan kontrasepsi, terutama bagi perempuan yang pasangannya tidak tahu mereka menggunakannya."
Meski di beberapa wilayah di Palawan lockdown telah dilonggarkan dan transportasi umum kini beroperasi kembali, kapasitas transportasi dikurangi untuk mendorong social distancing.
"Kami masih mendapat pesan dari perempuan yang membutuhkan kontrasepsi tapi mereka takut keluar," kata Swanepoel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga