Suara.com - Puluhan juta perempuan berpotensi kesulitan mendapat akses kontrasepsi karena pandemi virus corona sehingga angka kehamilan yang tidak diinginkan bisa meningkat, kata Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
"Sebanyak 47 juta perempuan di 114 negara berpendapatan kecil dan menengah mungkin tidak bisa mengakses kontrasepsi modern," kata UNFPA dalam laporannya. "Tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi terjadi jika lockdown berlangsung selama enam bulan dan layanan kesehatan akan sangat terganggu. Angka tersebut akan naik dengan tambahan sampai dua juta perempuan setiap tiga bulan jika lockdown diperpanjang."
Ini terutama mengkhawatirkan di negara seperti Filipina, di mana aborsi ilegal dan perempuan sangat bergantung pada pusat layanan kesehatan dan program-program di komunitas untuk mendapatkan kontrasepsi.
"Diprediksi ada 1,2 juta perempuan yang akan hamil di luar rencana karena Covid-19," kata Dr. Joseph Michael Singh, perwakilan UNFPA di Filipina.
Menurutnya, ini adalah skenario terburuk, di mana layanan kontrasepsi vital turun 50% karena pandemi tahun ini.
Kehamilan di luar rencana, ditambah dengan kurangnya akses ke perawat, bidan, dan perawatan darurat, dapat memicu kenaikan angka kematian ketika melahirkan, kata UNFPA.
Stok kontrasepsi berkurang
"Kami mulai kekurangan stok kondom, implan hormonal, dan pil-pil progesterone," kata Amina Evangelista Swanepoel, kepala lembaga non-pemerintah Roots of Health.
Kelompok itu menyediakan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi warga di Puerto Princesa dan area-area terpencil lainnya di provinsi Palawan di Filipina. Kini mereka kekurangan pasukan karena jasa pengiriman dan penerbangan yang terbatas karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menteri Luhut: Waspadai Gelombang Kedua Wabah Virus Corona
Program keluarga nasional pemerintah mengatakan kepada BBC bahwa mereka memiliki pasokan kontrasepsi yang memadai, namun terbukti sulit untuk membagikannya ke semua provinsi.
"Ada seorang perempuan yang berjalan sekitar 10 kilometer untuk menemui kami dan ia harus melewati titik-titik pemeriksaan dan menjelaskan alasan ia harus menemui kami setiap kali," kata Analiza Herrera yang bekerja di Kantor Kesehatan Kota Puerto Princesa di provinsi Palawan.
Di beberapa wilayah di Filipina, termasuk di Palawan, setiap rumah hanya diizinkan satu kali bepergian di tengah lockdown.
"Ijin itu tidak menyebutkan bahwa hanya laki-laki yang dibolehkan, tapi seringkali yang bisa bepergian adalah laki-laki," kata Swanepoel. "Sulit bagi perempuan untuk keluar dan mendapatkan kontrasepsi, terutama bagi perempuan yang pasangannya tidak tahu mereka menggunakannya."
Meski di beberapa wilayah di Palawan lockdown telah dilonggarkan dan transportasi umum kini beroperasi kembali, kapasitas transportasi dikurangi untuk mendorong social distancing.
"Kami masih mendapat pesan dari perempuan yang membutuhkan kontrasepsi tapi mereka takut keluar," kata Swanepoel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo