Suara.com - Kim Jong Un menjadi pimpinan pada pertemuan militer yang membahas kebijakan baru untuk meningkatkan kemampuan nuklir negara Korea Utara di tengah perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat, menurut media pemerintah, KCNA pada hari Minggu (24 Mei).
Menyadur Channel News Asia, pertemuan Komisi Militer Pusat ini sekaligus menandai penampilan publik pertama Kim dalam tiga minggu terakhir. Dia melakukan sejumlah kunjungan kecil dalam dua bulan terakhir di tengah pandemi virus corona.
Pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk meningkatkan angkatan bersenjata dan "ancaman militer baik besar atau kecil yang terus-menerus datang dari pasukan musuh," kata KCNA.
"Yang ditetapkan dalam pertemuan itu adalah kebijakan baru untuk lebih meningkatkan pencegahan perang nuklir dan menempatkan pasukan bersenjata pada operasi siaga tinggi," katanya.
"Dalam pertemuan itu diputuskan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemampuan serangan senjata dari artileri," imbuhnya.
Tidak disebutkan tanggal pertemuan tersebut, tetapi laporan yang dikirimkan oleh KCNA perintah militer tersebut ditandatangani oleh Kim pada 23 Mei.
Diskusi nuklir diadakan setelah sebuah berita pada hari Jumat (22/05) di The Washington Post mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mengadakan pembahasan uji coba nuklir pertama AS sejak 1992 sebagai peringatan potensial bagi Rusia dan China.
Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata yang bermarkas di AS, mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa keputusan uji coba nuklir AS kemungkinan akan "mengganggu" negosiasi dengan Kim Jong Un.
"Kim Jong Un mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium-moratorium pengujian nuklir" ujar Daryl.
Baca Juga: Korea Utara Tak Ada Kasus Covid-19, Rodong Sinmun Ungkap Rahasia
Negosiasi antara Pyongyang dan Washington mengenai nuklir Korut tetap terhenti meski tiga pertemuan penting antara Kim dan Presiden AS Donald Trump sudah dilakukan.
Pyongyang telah melakukan serangkaian uji coba senjata dalam beberapa bulan terakhir. Korut dikenai beberapa sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atas program senjata yang dilarang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL
-
Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak