Suara.com - Kim Jong Un menjadi pimpinan pada pertemuan militer yang membahas kebijakan baru untuk meningkatkan kemampuan nuklir negara Korea Utara di tengah perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat, menurut media pemerintah, KCNA pada hari Minggu (24 Mei).
Menyadur Channel News Asia, pertemuan Komisi Militer Pusat ini sekaligus menandai penampilan publik pertama Kim dalam tiga minggu terakhir. Dia melakukan sejumlah kunjungan kecil dalam dua bulan terakhir di tengah pandemi virus corona.
Pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk meningkatkan angkatan bersenjata dan "ancaman militer baik besar atau kecil yang terus-menerus datang dari pasukan musuh," kata KCNA.
"Yang ditetapkan dalam pertemuan itu adalah kebijakan baru untuk lebih meningkatkan pencegahan perang nuklir dan menempatkan pasukan bersenjata pada operasi siaga tinggi," katanya.
"Dalam pertemuan itu diputuskan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemampuan serangan senjata dari artileri," imbuhnya.
Tidak disebutkan tanggal pertemuan tersebut, tetapi laporan yang dikirimkan oleh KCNA perintah militer tersebut ditandatangani oleh Kim pada 23 Mei.
Diskusi nuklir diadakan setelah sebuah berita pada hari Jumat (22/05) di The Washington Post mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mengadakan pembahasan uji coba nuklir pertama AS sejak 1992 sebagai peringatan potensial bagi Rusia dan China.
Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata yang bermarkas di AS, mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa keputusan uji coba nuklir AS kemungkinan akan "mengganggu" negosiasi dengan Kim Jong Un.
"Kim Jong Un mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium-moratorium pengujian nuklir" ujar Daryl.
Baca Juga: Korea Utara Tak Ada Kasus Covid-19, Rodong Sinmun Ungkap Rahasia
Negosiasi antara Pyongyang dan Washington mengenai nuklir Korut tetap terhenti meski tiga pertemuan penting antara Kim dan Presiden AS Donald Trump sudah dilakukan.
Pyongyang telah melakukan serangkaian uji coba senjata dalam beberapa bulan terakhir. Korut dikenai beberapa sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atas program senjata yang dilarang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan