Suara.com - Kim Jong Un menjadi pimpinan pada pertemuan militer yang membahas kebijakan baru untuk meningkatkan kemampuan nuklir negara Korea Utara di tengah perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat, menurut media pemerintah, KCNA pada hari Minggu (24 Mei).
Menyadur Channel News Asia, pertemuan Komisi Militer Pusat ini sekaligus menandai penampilan publik pertama Kim dalam tiga minggu terakhir. Dia melakukan sejumlah kunjungan kecil dalam dua bulan terakhir di tengah pandemi virus corona.
Pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk meningkatkan angkatan bersenjata dan "ancaman militer baik besar atau kecil yang terus-menerus datang dari pasukan musuh," kata KCNA.
"Yang ditetapkan dalam pertemuan itu adalah kebijakan baru untuk lebih meningkatkan pencegahan perang nuklir dan menempatkan pasukan bersenjata pada operasi siaga tinggi," katanya.
"Dalam pertemuan itu diputuskan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemampuan serangan senjata dari artileri," imbuhnya.
Tidak disebutkan tanggal pertemuan tersebut, tetapi laporan yang dikirimkan oleh KCNA perintah militer tersebut ditandatangani oleh Kim pada 23 Mei.
Diskusi nuklir diadakan setelah sebuah berita pada hari Jumat (22/05) di The Washington Post mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mengadakan pembahasan uji coba nuklir pertama AS sejak 1992 sebagai peringatan potensial bagi Rusia dan China.
Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata yang bermarkas di AS, mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa keputusan uji coba nuklir AS kemungkinan akan "mengganggu" negosiasi dengan Kim Jong Un.
"Kim Jong Un mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium-moratorium pengujian nuklir" ujar Daryl.
Baca Juga: Korea Utara Tak Ada Kasus Covid-19, Rodong Sinmun Ungkap Rahasia
Negosiasi antara Pyongyang dan Washington mengenai nuklir Korut tetap terhenti meski tiga pertemuan penting antara Kim dan Presiden AS Donald Trump sudah dilakukan.
Pyongyang telah melakukan serangkaian uji coba senjata dalam beberapa bulan terakhir. Korut dikenai beberapa sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atas program senjata yang dilarang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Moisturizer Mengandung SPF untuk Usia 40 Tahun, Cegah Flek Hitam dan Penuaan
- PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 3 Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030
Pilihan
-
Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
-
4 HP 5G Paling Murah November 2025, Spek Gahar Mulai dari Rp 2 Jutaan
-
6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
-
Harga Emas di Pegadaian Stabil Tinggi Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Kompak Naik
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
Terkini
-
Soeharto, Gus Dur, Hingga Marsinah Jadi Calon Pahlawan Nasional, Kapan Diumumkan?
-
Motif Pelaku Ledakan di SMAN 72: KPAI Sebut Dugaan Bullying hingga Faktor Lain
-
Siswa SMAN 72 Terapkan Pembelajaran Online 34 Hari untuk Redam Trauma Usai Ledakan
-
Garis Polisi di SMA 72 Dicabut, KPAI Fokus Pulihkan Trauma Ratusan Siswa dan Guru
-
IPW: Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Sesuai SOP
-
Tampang Sri Yuliana, Penculik Bocah Bilqis di Makassar, Ngaku Kasihan Korban Tak Punya Ortu
-
Anggaran Proyek Monumen Reog Ponorogo Dikorupsi?
-
Dijual Rp80 Juta ke Suku Anak Dalam Jambi, Terungkap Jejak Pilu Penculikan Bocah Bilqis
-
DPD RI Gaungkan Gerakan Green Democracy Lewat Fun Walk dan Penanaman Pohon Damar
-
Terungkap! Bocah Bilqis Hilang di Makassar Dijual ke Kelompok Suku Anak Dalam Jambi Rp 80 Juta