Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menolak rencana pemerintah untuk membuka mall di Jakarta atau daerah lainnya pada 5 Juni 2020.
Menurutnya, pemerintah terlalu gegabah ketika hendak membuka mal yang berpotensi menjadi kluster penularan virus Corona (Covid-19).
Tulus meminta kepada pemerintah jangan terlalu tergesa-gesa untuk membuka mall pada awal Juni. Apalagi kalau melihat kondisi kurva kasus Covid-19 di daerah tersebut belum menunjukkan penurunan.
"Sehingga kita minta pemerintah jangan terlalu dini dan terlalu gegabah untuk membuka mal atau tempat-tempat khusus yang berpotensi menjadi kluster penularan baru," kata Tulus dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube, Selasa (26/5/2020).
YLKI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengunjungi mall meski sudah dibuka nantinya oleh pemerintah. Masyarakat diminta untuk lebih waspada melihat kondisi Covid-19 apalagi kalau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diberlakukan.
Tulus juga menyoroti apabila pemerintah memaksakan membuka mall pada awal Juni dan malah menimbulkan banyak pelanggaran, maka pihak mall dan pemilik tenantlah yang mesti dikenai sanksi. Pasalnya kalau kondisi tersebut terjadi, artinya pihak mall tidak bisa menjalankan protokol kesehatan.
"Karena ini nanti akan sulit pemantauan walaupun diimbau diminta diwajibkan untuk mengenakan protokol kesehatan tapi faktanya itu akan susah sekali pengontrolan dan potensi untuk pelanggarannya sangat besar," kata dia.
Diketahui, sejumlah mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta akan kembali beroperasi dengan kondisi normal baru pada 5 dan 8 Juni 2020.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat, merilis daftar 60 mal yang akan kembali buka pada Jumat (5/6/2020) dan empat mal yang buka pada Senin (8/6/2020).
Baca Juga: Nasib Polisi Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker, Digeser ke Bagian Pelayanan
"Data mal anggota APPBI DKI Jakarta yang akan buka kembali (new normal) berdasarkan Pergub Nomor 489 Tahun 2020," katanya.
Berita Terkait
-
Gaya Jokowi Bermasker Hitam saat Cek Persiapan New Normal di Mal Summarecon
-
Sambut New Normal Indonesia, Anies Bikin Aturan Baru di Jakarta
-
9 Pedoman Badan POM Guna Cegah Penularan Covid-19 di Tempat Kerja
-
Fadli Zon Kritik Pemerintah soal Corona: Bukan New Normal Tapi New Disaster
-
Jangan Diabaikan saat New Normal, 6 Tips Nyaman Pakai Masker Seharian
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Ingatkan Seluruh Kader Gerindra, Sugiono: Pejuang Politik Harus Bela Kaum Lemah dan Miskin
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem