Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menolak rencana pemerintah untuk membuka mall di Jakarta atau daerah lainnya pada 5 Juni 2020.
Menurutnya, pemerintah terlalu gegabah ketika hendak membuka mal yang berpotensi menjadi kluster penularan virus Corona (Covid-19).
Tulus meminta kepada pemerintah jangan terlalu tergesa-gesa untuk membuka mall pada awal Juni. Apalagi kalau melihat kondisi kurva kasus Covid-19 di daerah tersebut belum menunjukkan penurunan.
"Sehingga kita minta pemerintah jangan terlalu dini dan terlalu gegabah untuk membuka mal atau tempat-tempat khusus yang berpotensi menjadi kluster penularan baru," kata Tulus dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube, Selasa (26/5/2020).
YLKI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengunjungi mall meski sudah dibuka nantinya oleh pemerintah. Masyarakat diminta untuk lebih waspada melihat kondisi Covid-19 apalagi kalau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diberlakukan.
Tulus juga menyoroti apabila pemerintah memaksakan membuka mall pada awal Juni dan malah menimbulkan banyak pelanggaran, maka pihak mall dan pemilik tenantlah yang mesti dikenai sanksi. Pasalnya kalau kondisi tersebut terjadi, artinya pihak mall tidak bisa menjalankan protokol kesehatan.
"Karena ini nanti akan sulit pemantauan walaupun diimbau diminta diwajibkan untuk mengenakan protokol kesehatan tapi faktanya itu akan susah sekali pengontrolan dan potensi untuk pelanggarannya sangat besar," kata dia.
Diketahui, sejumlah mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta akan kembali beroperasi dengan kondisi normal baru pada 5 dan 8 Juni 2020.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat, merilis daftar 60 mal yang akan kembali buka pada Jumat (5/6/2020) dan empat mal yang buka pada Senin (8/6/2020).
Baca Juga: Nasib Polisi Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker, Digeser ke Bagian Pelayanan
"Data mal anggota APPBI DKI Jakarta yang akan buka kembali (new normal) berdasarkan Pergub Nomor 489 Tahun 2020," katanya.
Berita Terkait
-
Gaya Jokowi Bermasker Hitam saat Cek Persiapan New Normal di Mal Summarecon
-
Sambut New Normal Indonesia, Anies Bikin Aturan Baru di Jakarta
-
9 Pedoman Badan POM Guna Cegah Penularan Covid-19 di Tempat Kerja
-
Fadli Zon Kritik Pemerintah soal Corona: Bukan New Normal Tapi New Disaster
-
Jangan Diabaikan saat New Normal, 6 Tips Nyaman Pakai Masker Seharian
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO