Suara.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menanggapi tren kenaikkan kasus positif virus corona yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, kenaikkan tersebut karena pemeriksaan yang jumlahnya juga terus ditingkatkan.
Hal itu dikatakan Doni saat meninjau mobil Lab Bio Safety level 2 untuk penanganan Covid-19 di Jakarta.
"Ya dalam beberapa hari terkahir ini memang terjadi peningkatan ya jumlah kasus. Tapi tidak terlepas dari upaya Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya yang memperbanyak lab untuk pemeriksaan," kata Doni sebagaimana dikutip dari kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (27/5/2020).
Doni mengatakan, untuk mempercepat dan memperbanyak pemeriksaan di Jawa Timur, pemerintah pusat melalui Gugus Tugas sudah mengirimkan bantuan berupa dua unit mobil Lab Bio Safety level 2 ke Surabaya. Nantinya Gugus Tugas bakal mengirimkan tambahan unit untuk wilayah lainnya di Jawa Timur.
"Termasuk juga tiga unit kita upayakan untuk bertambah lagi. Sayu di Lumajang, satu di Surabaya, satu lagi di Sidoarjo. Jadi ada tiga unit lagi yang kita upayakan dikirim ke Jawa Timur dalam rangka membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gugus Tugas provinsi," ujar Doni.
Untuk diketahui, tren penambahan pasien virus corona di Jakarta turun. Sementara Jawa Timur terus naik.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan itu berdasarkan peta risiko.
"Jakarta sudah mulai menurun. Namun, pemudik yang balik nanti bila tidak dicegah bisa menimbulkan second wave (gelombang kedua)," kata Wiku dalam jumpa pers secara daring yang disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia dipantau dari Jakarta, Selasa.
Wiku mengatakan perlu ada partisipasi penuh dari masyarakat untuk terus menurunkan tren kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan mencegah peningkatan kasus di Jawa Timur
Baca Juga: Tren Penambahan Pasien Positif Corona Jakarta Turun, Jawa Timur Naik
Menurut Wiku, berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terdapat tiga aspek utama untuk menetapkan apakah suatu daerah siap melakukan aktivitas sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Indikator kesehatan masyarakat dinilai berdasarkan tiga aspek utama, yaitu gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan layanan kesehatan," tuturnya.
Wiku menjelaskan aspek epidemiologi suatu daerah disebut baik bila penurunan kasus selama dua minggu setelah puncak terakhir paling sedikit 50 persen, meliputi jumlah kasus positif, jumlah pasien dirawat, jumlah pasien dalam pengawasan, jumlah orang dalam pemantauan, dan jumlah kasus meninggal.
Penurunan gambaran epidemiologi tersebut harus diikuti dengan peningkatan surveilans kesehatan masyarakat, yaitu semakin banyak spesimen yang diperiksa oleh laboratorium.
"Jadi, harus ada semakin banyak yang diperiksa di laboratorium, tetapi yang hasilnya positif harus semakin menurun," katanya.
Sedangkan aspek pelayanan kesehatan meliputi jumlah tempat tidur dan alat pelindung diri yang tersedia dalam menangani pasien COVID-19.
Berita Terkait
-
Efek COVID-19, Pemkab Bantul Potong Pajak Sejumlah Sektor Hingga 100 Persen
-
Serba Online Selama Pandemi, Kejahatan Mengintai di Jagat Maya
-
Update Covid-19 Global 27 Mei: Total Kematian di AS Mencapai 100 Ribu
-
5 Tenaga Kesehatan di Probolinggo Positif Corona, Total Jadi 21
-
Orang dengan Riwayat Genetik Demensia Berisiko Terinfeksi Corona Covid-19?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin