Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi soal skema pemerintah yang akan menghentikan wacana New Normal jika kasus corona kembali naik. Menurut Fadli, kebijakan coba-coba itu sangat berbahaya.
Fadli mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan tentang kebijakan New Normal yang disiapkan pemerintah.
Dilansir Suara.com dari siaran video konferensi pada Rabu (27/5/2020) usai rapat kabinet, Menteri Airlangga mengatakan, "Polri dan TNI akan mengawal di tempat-tempat keramaian, sehingga di tempat tersebut disiplin dari masyarakat agar tidak terjadi secondary wave (gelombang kedua).Kalau terjadi secondary wave maka kegiatan akan dihentikan kembali dan kegiatan pun akan terganggu kembali."
Menanggapi pernyataan itu, Fadli Zon pun melontarkan kritik lewat akun Twitter-nya.
"Kebijakan 'trial and error' alias coba-coba yang menyangkut nyawa manusia sangat berbahaya. Harusnya pikikan yang matang, cermat, dan akurat. Rakyat bukan kelinci percobaan," tulis Fadli, Kamis (28/5/2020).
Cuitan Fadli itu menambahi kritik yang sebelumnya diungkapkan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
"Karena masalah ini terkait dengan nyawa manusia, kebijakan harusnya mengutamakan penyelamatan nyawa -bukan coba-coba. Maka kebijakannya adalah New Normal diberlakukan dengan jaminan korban tidak akan bertambah -bukan kalau ada korban akan dihentikan," cuit Said Didu.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran mengenai New Normal di Indonesia.
"Protokol adaptasi tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan Kemenkes disosialisasikan secara masif," ujarnya dalam rapat terbatas melalui video conference, Rabu (27/5/2020).
Baca Juga: Pemudik Tak Bisa Tunjukkan SIKM di Perbatasan DIY Diminta Putar Balik
"Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, seperti jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dilarang berkerumun," Jokowi menambahkan.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan ada tujuh provinsi yang dianggap siap untuk menerapkan New Normal. Biro pers Sekretariat Presiden juga telah merilis 25 daerah yang telah siap melaksanakan New Normal.
Tag
Berita Terkait
-
Sekolah Dibuka Juli, Ini Panduan New Normal Cegah Covid-19
-
Pemerintah Siapkan Skenario Protokol Normal Baru yang Produktif dan Aman
-
Klaim Korban Covid Tak Sebanyak Kecelakaan, Fadli Zon Kasihan dengan Mahfud
-
Kasus Covid-19 Naik Terus, 5 Politisi Ini Kritik New Normal
-
25 Daerah di Indonesia yang Akan Terapkan New Normal
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan
-
Jadwal Padat Piala Presiden 2026 Diprotes Klub, Panpel Klaim Sudah Direstui AFC