Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melemparkan kritik terkait kebijakan pemerintah yang melibatkan personel TNI-Polri dalam mengawal penerapan skema new normal atau era tatanan baru. Hal itu disampaikan Mardani melalui akun twitter pribadinya.
Mardani mengatakan kebijakan pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mengawal skema new normal harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tak menimbulkan masalah.
"Melibatkan TNI serta Polri untuk turun lansung mendisiplinkan masyarakat perlu hati-hati. Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan gunakan pendekatan yang humanis. #WaspadaNewNormal," cuit Mardani seperti dikutip Suara.com, Sabtu (30/5/2020).
Menurut Mardani, dalam situasi pandemi ini yang dihadapi negara adalah krisis kesehatan, literasi, sosialisasi serta imbauan di masyarakat harus diperkuat. Barulah sanksi secara bertahap bisa dilakukan.
Ia menilai sebelum jauh kesana, pemerintah tetap tidak bisa secara tergesah-gesah menerapkan skema new normal. Perlu ada bukti, kata Mardani, yang menyebut bahwa Covid di tanah air bisa dikendalikan.
"Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan," tulisnya.
"Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan," sambungnya.
Lebih lanjut, Mardani mempertanyakan soal keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penerapan skema new normal. Menurutnya, Pemda merupakan pihak yang paling tahu kondisi di lapangan.
"Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya. #WaspadaNewNormal," tutupnya.
Baca Juga: Update Corona Covid-19: India Masif Lakukan Tes, China Tinggal 70 Kasus
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pengerahan aparat TNI Polri di titik -titik keramaian bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar disiplin menuju ke tatanan baru yakni New Normal. Sehingga, kata Jokowi, angka reproduksi (R0) penyebaran Covid-19 bisa turun di bawah 1.
"Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru dan kita ingin muncul kesadaran yang kuat, kedisiplinan yang kuat sehingga R0 bisa kita terus tekan, di bawah 1," ujarnya saat meninjau kesiapan penerapan standar New Normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).
Berita Terkait
-
Kecelakaan di Rawamangun, Pengendara Motor dan Penumpangnya Tewas di Tempat
-
Drummer Band Metal Tobat usai Terinfeksi Corona dan Mimpi Ketemu Setan
-
Wali Kota Risma Ngamuk Soal Mobil PCR, PDIP Singgung Rivalitas Politik
-
Melihat New Normal dalam Perspektif Politik
-
Kabar Baik! Ilmuwan China Yakin Uji Coba Vaksin Corona 99 Persen Berhasil
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi
-
GIPI Soroti Pungutan Wisman dalam Revisi UU Kepariwisataan: Industri Wisata Bisa Terdampak
-
Momen Tepuk Sakinah Wali Kota Tegal Bikin Jokowi Ngakak, Nikahi Gadis Solo dengan Saksi Presiden
-
Mendorong Pertumbuhan Industri Halal yang Inklusif dan Berdaya Saing di ISEF 2025
-
Driver Ojol Ditemukan Tewas di Rumahnya, Warga Cium Bau Tak Sedap dari Dalam Kamar