Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melemparkan kritik terkait kebijakan pemerintah yang melibatkan personel TNI-Polri dalam mengawal penerapan skema new normal atau era tatanan baru. Hal itu disampaikan Mardani melalui akun twitter pribadinya.
Mardani mengatakan kebijakan pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mengawal skema new normal harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tak menimbulkan masalah.
"Melibatkan TNI serta Polri untuk turun lansung mendisiplinkan masyarakat perlu hati-hati. Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan gunakan pendekatan yang humanis. #WaspadaNewNormal," cuit Mardani seperti dikutip Suara.com, Sabtu (30/5/2020).
Menurut Mardani, dalam situasi pandemi ini yang dihadapi negara adalah krisis kesehatan, literasi, sosialisasi serta imbauan di masyarakat harus diperkuat. Barulah sanksi secara bertahap bisa dilakukan.
Ia menilai sebelum jauh kesana, pemerintah tetap tidak bisa secara tergesah-gesah menerapkan skema new normal. Perlu ada bukti, kata Mardani, yang menyebut bahwa Covid di tanah air bisa dikendalikan.
"Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan," tulisnya.
"Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan," sambungnya.
Lebih lanjut, Mardani mempertanyakan soal keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penerapan skema new normal. Menurutnya, Pemda merupakan pihak yang paling tahu kondisi di lapangan.
"Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya. #WaspadaNewNormal," tutupnya.
Baca Juga: Update Corona Covid-19: India Masif Lakukan Tes, China Tinggal 70 Kasus
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pengerahan aparat TNI Polri di titik -titik keramaian bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar disiplin menuju ke tatanan baru yakni New Normal. Sehingga, kata Jokowi, angka reproduksi (R0) penyebaran Covid-19 bisa turun di bawah 1.
"Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru dan kita ingin muncul kesadaran yang kuat, kedisiplinan yang kuat sehingga R0 bisa kita terus tekan, di bawah 1," ujarnya saat meninjau kesiapan penerapan standar New Normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).
Berita Terkait
-
Kecelakaan di Rawamangun, Pengendara Motor dan Penumpangnya Tewas di Tempat
-
Drummer Band Metal Tobat usai Terinfeksi Corona dan Mimpi Ketemu Setan
-
Wali Kota Risma Ngamuk Soal Mobil PCR, PDIP Singgung Rivalitas Politik
-
Melihat New Normal dalam Perspektif Politik
-
Kabar Baik! Ilmuwan China Yakin Uji Coba Vaksin Corona 99 Persen Berhasil
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'