Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melemparkan kritik terkait kebijakan pemerintah yang melibatkan personel TNI-Polri dalam mengawal penerapan skema new normal atau era tatanan baru. Hal itu disampaikan Mardani melalui akun twitter pribadinya.
Mardani mengatakan kebijakan pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mengawal skema new normal harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tak menimbulkan masalah.
"Melibatkan TNI serta Polri untuk turun lansung mendisiplinkan masyarakat perlu hati-hati. Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan gunakan pendekatan yang humanis. #WaspadaNewNormal," cuit Mardani seperti dikutip Suara.com, Sabtu (30/5/2020).
Menurut Mardani, dalam situasi pandemi ini yang dihadapi negara adalah krisis kesehatan, literasi, sosialisasi serta imbauan di masyarakat harus diperkuat. Barulah sanksi secara bertahap bisa dilakukan.
Ia menilai sebelum jauh kesana, pemerintah tetap tidak bisa secara tergesah-gesah menerapkan skema new normal. Perlu ada bukti, kata Mardani, yang menyebut bahwa Covid di tanah air bisa dikendalikan.
"Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan," tulisnya.
"Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan," sambungnya.
Lebih lanjut, Mardani mempertanyakan soal keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penerapan skema new normal. Menurutnya, Pemda merupakan pihak yang paling tahu kondisi di lapangan.
"Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya. #WaspadaNewNormal," tutupnya.
Baca Juga: Update Corona Covid-19: India Masif Lakukan Tes, China Tinggal 70 Kasus
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pengerahan aparat TNI Polri di titik -titik keramaian bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar disiplin menuju ke tatanan baru yakni New Normal. Sehingga, kata Jokowi, angka reproduksi (R0) penyebaran Covid-19 bisa turun di bawah 1.
"Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru dan kita ingin muncul kesadaran yang kuat, kedisiplinan yang kuat sehingga R0 bisa kita terus tekan, di bawah 1," ujarnya saat meninjau kesiapan penerapan standar New Normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).
Berita Terkait
-
Kecelakaan di Rawamangun, Pengendara Motor dan Penumpangnya Tewas di Tempat
-
Drummer Band Metal Tobat usai Terinfeksi Corona dan Mimpi Ketemu Setan
-
Wali Kota Risma Ngamuk Soal Mobil PCR, PDIP Singgung Rivalitas Politik
-
Melihat New Normal dalam Perspektif Politik
-
Kabar Baik! Ilmuwan China Yakin Uji Coba Vaksin Corona 99 Persen Berhasil
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo