Suara.com - Acara Apel Siaga dan Mimbar Bebas bertema: "Tumpas Komunis Dari Bumi Pertiwi Save Pancasila dan NKRI" yang berlangsung pada Senin (1/6/2020), hari ini ternyata tidak mempunyai izin dari kepolisian. Diketahui, acara ini dihelat oleh Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya.
"Tidak ada yang kasih izin," kata Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur Muhammad Thariq saat dikonfirmasi.
Guntur menyebut, pihaknya tidak memberi izin meski acara itu berlangsung di Markas GPI Jakarta Raya yang berlokasi di Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta Pusat. Dia menyebut, masa pandemi corona seperti saat ini berpotensi menciptakan kerumunan orang banyak.
"Walaupun di dalam Menteng 58 karena pandemi dan akan ada massa berkumpul jadi kami tidak izinkan," sambungnya.
Meski tidak memberikan izin, Guntur mengatakan, pihaknya tetap melakukan pemantauan. Saat disinggung apakah pihaknya bakal membubarkan jika pihak GPI masih mengadakan acara, Guntur menyebut hal itu melihat kondisi di lapangan.
"Kami fleksibel saja, tapi tetap kami pantau. Saat ini masih sepi (orang-orang) juga," kata Guntur.
Terpisah, Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa pihaknya akan mengadakan aksi apel siaga dan mimbar bebas lawan kebangkitan komunis. Dia mengklaim telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian untuk menggelar aksi di tengah pandemi corona.
"Sudah, sudah (dapat izin dari kepolisian)," katanya saat dikonfirmasi Suara.com.
Dia mengklaim akan tetap menerapkan protokol kesehatan saat acara berlangsung. Sebab, aksi ini digelar saat PSBB masih diberlakukan di Jakarta.
Baca Juga: Ormas Anti Komunis Gelar Aksi saat PSBB, Ini Kata Polisi
"Protokol kesehatan tetap ada, kita wajibkan penggunaan makser, jaga jarak, pakai hand sanitizer," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu