Suara.com - Diskusi bertema “Isu kebangkitan PKI antara realita atau propoganda” di Ballroom Singosari Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018), yang digagas beragam kelompok anti-komunis, berakhir ricuh.
Kericuhan itu ditimbulkan oleh kalangan anti-komunis sendiri, yang mengikuti diskusi tersebut. Pasalnya, ada sejumlah orang dari kalangan itu tak menyetujui deklarasi “Stop Eksploitasi Isu Kebangkitan PKI” dibacakan seusai diskusi.
Keributan itu berawal ketika puluhan panitia Kaukus Muda Indonesia (KMI)—penyelenggara diskusi tersebut—membacakan deklarasi seusai diskusi.
Saat teks deklarasi masih dibacakan, seorang peserta bernama Baiq Ani mengamuk. Ia berteriak memprotes aksi deklarasi tersebut.
Perwakilan LBHI itu emosi, karena merasa dibohongi. Sebab, ia hanya diundang untuk mengikuti diskusi, tanpa ada deklarasi.
“Kami tidak setuju adanya deklarasi-deklarasi,” teriak Baiq sambil meminta kertas absensi yang ada di panitia.
Sementara Ketua Gerakan Pemuda Anti Komunis (Gepak) Rahmat Himran, juga emosi. Ia menarik dan menurunkan spanduk berwarna merah putih, yang menjadi latar panggung diskusi.
Spanduk itu bertuliskan, “Isu kebangkitan PKI antara realita atau propoganda.”
Tak hanya itu, mereka yang ingin acara tersebut dibubarkan, juga sengaja mematikan lampu di ruangan.
Baca Juga: Mahasiswa Ditangkap karena Sebar Ancaman Bom di Transmart
Sementara di luar arena diskusi, Rahmat menuding kegiatan tersebut sebenarnya ditujukan untuk mendukung salah satu kubu yang bakal berlaga pada Pemilu 2019.
Namun, ia justru mengklaim kegiatan tersebut disusupi antek-antek komunis.
“Makanya kami segera mencegahnya. Dari awal saya sudah wanti-wanti,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Ia mengatakan, Gepak sebelumnya sudah mendesak agar tak ada deklarasi sesudah diskusi.
“Dari awal kami sudah mengingatkan, kalau ada deklarasi, maka akan kami bubarkan. Bukan saat mereka mau baca lalu baru kami setop. Bukan begitu. Kami sudah tau dari awal,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu