Suara.com - Pemerintah Jepang melalui kementerian kesehatan mulai menguji sekitar puluhan ribu warganya untuk mengetahui penyebaran virus yang ada di Negeri Sakura tersebut.
Menyadur The Japan Times, sejumlah 10.000 orang telah dites antibodi virus corona pada hari Senin (01/06) untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang skala infeksi nasional setelah keadaan darurat dicabut minggu lalu. Tes tersebut dilakukan di di Tokyo, Prefektur Miyagi, kemudian disusul di Osaka pada hari Rabu.
Tujuan pemerintah adalah untuk mengetahui secara kasar berapa banyak orang yang sebenarnya terinfeksi dalam gelombang pertama, termasuk mereka yang tidak menunjukkan gejala.
Tes darah dilakukan pada 3.000 warga yang dipilih secara acak yang berusia 20 tahun atau lebih tua di setiap prefektur yang setuju untuk dilakukan pengujian.
Hasilnya diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Jepang jika terjadi gelombang kedua dan memperkirakan berapa banyak orang yang harus divaksinasi jika vaksin tersedia.
Di sebuah lokasi pengujian di Bangsal Itabashi, Tokyo, seorang perawat dari Asosiasi Anti Tuberkulosis Jepang, menjelaskan kepada media, sebelum tes dimulai membutuhkan sekitar satu hingga dua menit untuk mengambil sampel darah.
"Mengetahui kondisi aktual infeksi dapat membantu pemerintah mengambil tindakan di masa depan," kata seorang pejabat asosiasi dikutip dari The Japan Times.
Di Natori, Prefektur Miyagi, seorang pria berusia 69 tahun yang mengikuti tes mengatakan dia tidak merasa sakit sejak epidemi dimulai dan berharap hasilnya dapat membantu. "Saya berharap data saya akan membantu masyarakat," katanya.
Menurut data Worldometers pada Senin (01/06), Jepang telah mencatat kasus Covid-19 sebanyak 16.851 dan kasus 891 kematian. Sebanyak 14.459 pasien dinyatakan sembuh.
Baca Juga: Tidak Ngotot Soal Pengujian Covid-19, Begini Cara Jepang Hadapi Wabah
Perdana Menteri Shinzo Abe, mencabut keadaan darurat nasional pada Senin pekan lalu. Di Tokyo dan Prefektur Fukuoka terdapat penambahan infeksi dalam beberapa hari terakhir, tetapi pemerintah mengatakan tidak memiliki rencana untuk menetapkan keadaan darurat lagi pada daerah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Resmi, UBL Pecat Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi