Suara.com - Pemerintah Jepang melalui kementerian kesehatan mulai menguji sekitar puluhan ribu warganya untuk mengetahui penyebaran virus yang ada di Negeri Sakura tersebut.
Menyadur The Japan Times, sejumlah 10.000 orang telah dites antibodi virus corona pada hari Senin (01/06) untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang skala infeksi nasional setelah keadaan darurat dicabut minggu lalu. Tes tersebut dilakukan di di Tokyo, Prefektur Miyagi, kemudian disusul di Osaka pada hari Rabu.
Tujuan pemerintah adalah untuk mengetahui secara kasar berapa banyak orang yang sebenarnya terinfeksi dalam gelombang pertama, termasuk mereka yang tidak menunjukkan gejala.
Tes darah dilakukan pada 3.000 warga yang dipilih secara acak yang berusia 20 tahun atau lebih tua di setiap prefektur yang setuju untuk dilakukan pengujian.
Hasilnya diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Jepang jika terjadi gelombang kedua dan memperkirakan berapa banyak orang yang harus divaksinasi jika vaksin tersedia.
Di sebuah lokasi pengujian di Bangsal Itabashi, Tokyo, seorang perawat dari Asosiasi Anti Tuberkulosis Jepang, menjelaskan kepada media, sebelum tes dimulai membutuhkan sekitar satu hingga dua menit untuk mengambil sampel darah.
"Mengetahui kondisi aktual infeksi dapat membantu pemerintah mengambil tindakan di masa depan," kata seorang pejabat asosiasi dikutip dari The Japan Times.
Di Natori, Prefektur Miyagi, seorang pria berusia 69 tahun yang mengikuti tes mengatakan dia tidak merasa sakit sejak epidemi dimulai dan berharap hasilnya dapat membantu. "Saya berharap data saya akan membantu masyarakat," katanya.
Menurut data Worldometers pada Senin (01/06), Jepang telah mencatat kasus Covid-19 sebanyak 16.851 dan kasus 891 kematian. Sebanyak 14.459 pasien dinyatakan sembuh.
Baca Juga: Tidak Ngotot Soal Pengujian Covid-19, Begini Cara Jepang Hadapi Wabah
Perdana Menteri Shinzo Abe, mencabut keadaan darurat nasional pada Senin pekan lalu. Di Tokyo dan Prefektur Fukuoka terdapat penambahan infeksi dalam beberapa hari terakhir, tetapi pemerintah mengatakan tidak memiliki rencana untuk menetapkan keadaan darurat lagi pada daerah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
Terkini
-
KPK Tancap Gas Sidik Korupsi Bansos, Meski Rudi Tanoe Terus Ajukan Praperadilan
-
Malam Penganugerahan Pegadaian Media Awards 2025 Sukses Digelar, Ini Daftar Para Jawaranya
-
Sekjen PBNU Minta Pengurus Tenang di Tengah Isu Pelengseran Gus Yahya dari Kursi Ketua Umum
-
Kader Muda PDIP Ditantang Teladani Pahlawan: Berjuang Tanpa Tanya Jabatan
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia