Suara.com - Pemerintah Jepang melalui kementerian kesehatan mulai menguji sekitar puluhan ribu warganya untuk mengetahui penyebaran virus yang ada di Negeri Sakura tersebut.
Menyadur The Japan Times, sejumlah 10.000 orang telah dites antibodi virus corona pada hari Senin (01/06) untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang skala infeksi nasional setelah keadaan darurat dicabut minggu lalu. Tes tersebut dilakukan di di Tokyo, Prefektur Miyagi, kemudian disusul di Osaka pada hari Rabu.
Tujuan pemerintah adalah untuk mengetahui secara kasar berapa banyak orang yang sebenarnya terinfeksi dalam gelombang pertama, termasuk mereka yang tidak menunjukkan gejala.
Tes darah dilakukan pada 3.000 warga yang dipilih secara acak yang berusia 20 tahun atau lebih tua di setiap prefektur yang setuju untuk dilakukan pengujian.
Hasilnya diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Jepang jika terjadi gelombang kedua dan memperkirakan berapa banyak orang yang harus divaksinasi jika vaksin tersedia.
Di sebuah lokasi pengujian di Bangsal Itabashi, Tokyo, seorang perawat dari Asosiasi Anti Tuberkulosis Jepang, menjelaskan kepada media, sebelum tes dimulai membutuhkan sekitar satu hingga dua menit untuk mengambil sampel darah.
"Mengetahui kondisi aktual infeksi dapat membantu pemerintah mengambil tindakan di masa depan," kata seorang pejabat asosiasi dikutip dari The Japan Times.
Di Natori, Prefektur Miyagi, seorang pria berusia 69 tahun yang mengikuti tes mengatakan dia tidak merasa sakit sejak epidemi dimulai dan berharap hasilnya dapat membantu. "Saya berharap data saya akan membantu masyarakat," katanya.
Menurut data Worldometers pada Senin (01/06), Jepang telah mencatat kasus Covid-19 sebanyak 16.851 dan kasus 891 kematian. Sebanyak 14.459 pasien dinyatakan sembuh.
Baca Juga: Tidak Ngotot Soal Pengujian Covid-19, Begini Cara Jepang Hadapi Wabah
Perdana Menteri Shinzo Abe, mencabut keadaan darurat nasional pada Senin pekan lalu. Di Tokyo dan Prefektur Fukuoka terdapat penambahan infeksi dalam beberapa hari terakhir, tetapi pemerintah mengatakan tidak memiliki rencana untuk menetapkan keadaan darurat lagi pada daerah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Dirut PT WKM Tegaskan PT Position Nyolong Nikel di Lahan IUP Miliknya
-
Dirut PT WKM Ungkap Ada Barang Bukti Pelanggaran PT Position yang Dihilangkan
-
NasDem Sentil Projo Soal Isu Jokowi-Prabowo Renggang: Itu Nggak Relevan
-
Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi Hadiri Rapat Strategis di DPR, Bahas Apa?
-
Cetak Generasi Emas Berwawasan Global, Sekolah Garuda Siap Terapkan Kurikulum Internasional
-
Prabowo Video Call dengan Patrick Kluivert Jelang Timnas Lawan Arab Saudi: Give Us Good News
-
Pelamar Rekrutmen PLN Group 2025 Tembus 200 Ribu: Bukti Antusiasme Tinggi
-
Pemprov DKI Luncurkan Ambulans Listrik Pertama, Pramono: Ini Jadi Model Awal Transisi Energi
-
Beda Jalan dengan 18 Gubernur, Pramono Anung Beberkan Alasan Tak Protes Anggaran Dipangkas Rp15 T
-
Ratusan Siswa di 82 Sekolah Mamasa Sulawesi Barat Rasakan Digitalisasi Berkat Listrik Masuk Desa