Suara.com - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan nama organisasi Muhammadiyah dibawa-bawa dalam diskusi tentang aspek konstitusional pemakzulan presiden di tengah pandemi Covid-19 yang digelar di Yogyakarta.
Ia menilai diskusi soal konstitusionalitas pemakzulan presiden pada era pandemi Covid-19 merupakan topik yang sensitif, demikian dilansir dari kantor berita Antara.
"Hendaknya jangan dahulu membawa-bawa nama organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dalam topik sensitif itu sebelum bertanya dan berkonsultasi dahulu dengan Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat," kata Anwar dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, topik itu menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan/atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Hal ini bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Kendati demikian, Anwar mengaku tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dalam diskusi itu. Apalagi, di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Untuk itu, Anwar yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu mengimbau agar ke depan harus meminta konsultasi kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat jika akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik.
Berita Terkait
-
1 Ramadan 2026 Tanggal Berapa? Ini Keputusan Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah
-
Kapan Ramadan 2026 Muhammadiyah dan Pemerintah, Cek Ketentuan Terbarunya
-
Awal Puasa Muhammadiyah 2026 Sudah Ditetapkan 18 Februari, Kok Bisa Tahu Jauh-jauh Hari?
-
Tanggal Berapa Puasa Ramadan 2026 Dimulai: Ini Versi Pemerintah dan Muhammadiyah
-
Kapan Lebaran NU dan Muhammadiyah Tahun 2026? Cek Jadwal dan Penjelasannya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian