KPK Buka Peluang Jerat Pihak yang Bantu Pelarian Nurhadi dan Menantunya

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat pihak-pihak yang diduga membantu menyembunyikan eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, selama pelarian sebagai buronan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Nurul juga mengatakan pihaknya tengah menunggu perkembangan penyidik KPK dalam menangani perkara suap dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016 itu.

"Sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Apakah selama DPO yang bersangkutan dilindungi, dibantu, ataupun difasilitasi persembunyiannya oleh pihak lain, kalau itu benar maka diduga melanggar Pasal 21 UU No.31/1999 juncto UU No.20/2001. Maka terhadap pihak-pihak tersebut akan kami tindak menggunakan pasal tersebut," kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2020).

Seperti diketahui, Nurhadi dan menantu ditangkap di kawasan Jakarta Selatan, Senin (1/6/2020) malam.

Ghufron menjelaskan penangkapan Nurhadi tak lepas dari bantuan Polri kepada KPK dalam memburu sejumlah buronan KPK.

KPK pun, lanjut Ghufron, akan tetap bekerja sama dengan Polri untuk mengejar Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto—tersangka pemberi suap Nurhadi—yang kini masih buron.

"Penangkapan 2 orang DPO tersebut menegaskan bahwa koordinasi KPK bersama Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan para DPO akan terus dilakukan. Termasuk terhadap DPO atas nama HS yang diduga sebagai pemberi suap dan atau gratifikasi dalam kasus ini," tutup Ghufron.

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, ditetapkan buron oleh KPK sejak 13 Februari 2020, dalam perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di MA tahun 2011-2016.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar, terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016.

Baca Juga: Kisah Bona Septano: Frustrasi di Bulutangkis 'Nyasar' Jadi Pilot

Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Kasus suap pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.

Sedangkan kasus gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.

Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.