ICW: KPK Jangan Terlalu Euforia Setelah Tangkap Buronan Nurhadi

Suara.com - Koordinator ICW,  Kurnia Ramadhan meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta jangan terlalu berbangga setelah berhasil meringkus eks Sektetaris Mahkamah Agung, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono yang lama buron. 

"Pimpinan KPK lebih baik tidak larut dengan euforia dengan penangkapan Nurhadi dan Rezky ini," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (2/6/2020).

Menurut Kurnia, lembaga antirasuah masih mempunyai pekerjaan rumah terkait sejumlah buronan yang masih belum ditangkap KPK.

Salah satunya, buronan KPK yang menjadi sorotan publik yakni Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku pemberi suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus PAW Anggota DPR RI.

"Sebab, masih ada buronan lain yang tak kalah penting untuk segera dilakukan penangkapan, seperti Harun Masiku, Samin Tan, Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, Izil Azhar, dan Hiendra Soenjoto," kata dia. 

Diketahui, pelarian Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono akhirnya terhenti setelah ditangkap oleh tim antirasuah di rumah bilangan Simprug, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6/2020) malam.

Nurhadi dan Rezky telah ditetapkan sebagai buronan KPK sejak 13 Februari 2020 terkait perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Kasus suap pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.

Baca Juga: Sekeluarga di Tambora Jenuh Diisolasi di Musala: Tolong, Beri Kami Kegiatan

Sedangkan kasus gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.

Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.