Suara.com - Pelaksanaan ibadah salat Jumat perdana saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menuju normal baru di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru terpantau ramai. Hanya saja, pelaksanaan salat hanya digelar satu shift alias tidak bergelombang.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pelaksanaan ibadah salat jumat di masjid tersebut bisa dilakukan secara bergelombang. Hal tersebut merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Boleh dua kali, fatwa dari MUI boleh," kata JK setelah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Azhar, Jumat (5/6/2020).
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut menuturkan, pelaksanaan ibadah salat Jumat secara bergelombang merujuk pada jumlah jemaah yang datang. Jika nantinya jumlahnya membludak, langkah tersebut bisa diterapkan.
Hanya saja, ada catatan yang harus diperhatikan dengan tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan ala pemerintah. Menurut JK, setiap orang yang hendak melaksanakan salat Jumat harus tetap difasilitasi.
"Kalau jemaah sudah membeludak pasti tidak bisa tertampung semua. Kalau tidak tertampung semua berdosa kita kalau tak memfasilitasi untuk salat Jumat. Karena itu MUI sudah memutuskan boleh," ungkap dia.
JK menambahkan, pelaksanaan salat Jumat hari ini di Masjid Al Azhar dilakukan satu shift lantaran belum banyak jamaah yang hadir. Jika nantinya perkantoran kembali buka, tidak menutup kemungkinan jumlah jamaah bisa membludak.
"Hari ini masih belum terlalu penuh (Masjid Al-Azhar)karena kantor belum buka, coba kalau kantor PUPR, Universitas Al-Azhar buka padet nanti," tutup JK.
Diketahui, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan jemaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.
Baca Juga: Masjid Gedhe Kauman Belum Dibuka untuk Salat Jumat, Ini Alasan Takmir
Fatwa tersebut diteken oleh Komisi Fatwa MUI di Jakarta pada Kamis (4/5/2020). Untuk mencegah penularan Covid-19, tempat ibadah pun harus disertai dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi setiap jemaah.
Ketentuan hukum yang mesti diperhatikan baik oleh pengurus masjid atau jemaah ialah perenggangan saf ketika salat berjemaah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan apabila meluruskan dan merapatkan saf pada salat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah.
Salat berjemaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jemaah.
Kemudian untuk pelaksanaan salat Jumat, perenggangan saf juga harus dilakukan untuk pencegahan penularan Covid-19. Apabila jemaah salat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh dilakukan penyelenggaraan salat Jumat di tempat lainnya seperti musala, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion.
Kemudian jika tempat tersebut masih tidak mampu menampung jemaah untuk salat Jumat serta tidak ada tempat lain maka ada dua pilihan yang bisa diperhatikan. Dua pilihan ini berasal dari berbedanya pendapat dalam Sidang Komisi Fatwa MUI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!