Suara.com - Sejumlah RW di Kelurahan Pluit, Jakarta Utara terendam air buntut banjir rob yang terjadi. Imbasnya, sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumahnya terendam air.
Merujuk pada data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 30 Kepala Keluarga yang terdiri dari 120 jiwa masih mengungsi. Total ada dua tempat pengungsian, yakni Masjid At-Taufiqul Mubarok dan Rumah Panti.
"Update info banjir 8 Juni 2020 pukul 09.00 WIB, pengungsi ada 30 KK yang terdiri dari 120 jiwa," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) M Insyaf dalam keterangan tertulisnya.
Insyaf menerangkan ada 3 RW yang terdampak banjir rob. Ketinggian air berkisar antara 10 hingga 30 centimeter akibat rob.
"Ketinggian air berkisar antara 10 hingga 30 centimeter akibat rob," jelasnya.
Sementara itu, Kompleks Pantai Mutiara masih digenangi air pada beberapa wilayah kompleks. Meski demikian, air kekinian berangsur surut.
Lurah Pluit Rosiawan mengatakan, pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA) sudah menambal tanggul yang jebol. Pasalnya, banjir rob yang terjadi di kompleks perumahan elit tersebut disebabkan karena tanggul jebol dan air laut pasang.
"Sudah surut, lobangnya sudah ditambal juga oleh SDA," ujar Rosiawan.
Meski demikian, proses perbaikan tanggul belum rampung sepenuhnya. Nantinya, tanggul yang jebol juga akan dipasangi beton guna mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi.
Baca Juga: Kompleks Mutiara Pluit Banjir Rob, Wartawan Dilarang Meliput
"Sudah selesai tapi belum 100 persen, cuman nanti kami beton," bebernya.
Rosiwan menambahkan, untuk sementara tanggul yang jebol ditambal dengan batu kali, karung berisi pasir, hingga roken. Dia mengklaim, air mulai surut sejak pukul 08.00 WIB kemarin.
"Iya ditutup pakai roken, terus batu kali, terus pakai pasir ya sudah ngalirnya cuman dikit lah. Tadi malam jam 08.00 malam sudah surut," jelas Rosiwan.
Pantauan Suara.com, para Petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) masih berada lokasi dan tengah membereskan sisa-sisa banjir. Kekinian, tanggul yang jebol sudah dipasang tumpukan karung serta batu yang disusun berjejer.
"Iya kami pasang tumpukan karung dan batu di tanggul yang jebol," kata salah satu petugas SDA yang berada di lokasi.
Meski masih ada genangan air, warga Kompleks Pantai Mutiara masih bisa melalui jalan-jalan menggunakan sepeda motor hingga mobil. Tampak juga penghuni sejumlah rumah masih membereskan sisa-sisa banjir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat