- KPK mengungkap Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman diduga memeras ASN hingga Rp10 juta per orang.
- Praktik pemerasan berjenjang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan THR pribadi dan eksternal Forkopimda Kabupaten Cilacap.
- Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah kepala dinas untuk mendalami alur perintah pemerasan sejak Maret 2026 lalu.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta terbaru dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga diminta mengumpulkan uang hingga Rp10 juta per orang untuk disetorkan kepada Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pengumpulan dana tersebut dilakukan secara mandiri oleh para staf, bahkan dengan cara meminjam uang atau ngutang demi memenuhi instruksi atasan.
“Pengumpulan-pengumpulan dari para staf di bawahnya ada yang bernilai dari Rp3 juta hingga Rp10 juta. Nah, itu dikumpulkan dari beberapa staf,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Budi memaparkan bahwa praktik dugaan pemerasan ini dilakukan secara berjenjang.
Perangkat daerah di level atas mengumpulkan dana dari para staf di bawahnya, untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bupati.
Sejauh ini, KPK belum menemukan adanya indikasi penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam praktik tersebut.
Guna mendalami alur perintah pemerasan ini, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Cilacap pada Selasa (5/5/2026).
Para saksi yang dimintai keterangan di antaranya Inspektur Daerah, Kepala BKPSDM, hingga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca Juga: Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
“Saksi-saksi didalami terkait dengan alur perintah pemerasan yang dilakukan oleh Bupati seperti apa mekanismenya? Bagaimana perintah itu turun? Bagaimana mekanisme pengumpulan uang?” imbuh Budi.
Sebagai informasi, kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Maret 2026 terkait dugaan pemerasan tunjangan hari raya (THR) untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Cilacap.
Syamsul Auliya Rachman bersama Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menargetkan pengumpulan dana hingga Rp750 juta tersebut. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi