Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan jika lingkungan pendidikan pesantren lebih aman dibuka saat tatanan hidup baru atau New Normal ketimbang sekolah. Namun dengan catatan, setiap pesantren mesti menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tidak menjadi kluster baru penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Maruf menjelaskan, sekolah lebih rentan dibuka di tengah New Normal karena para murid, guru ataupun pegawai tidak hanya mengunjungi satu tempat saja.
Dia mencontohkan, siswa akan pergi ke sekolah dari rumahnya menggunakan transportasi pribadi ataupun umum. Pasti mereka akan bertemu dengan orang lain. Kemudian sampai di sekolah mereka pun akan bertemu dengan siswa lainnya yang juga berasal dari daerah berbeda.
Aktivitas seperti itu dikhawatirkan akan mengancam anak ketika sekolah dibuka saat ini. Berbeda lagi dengan pesantren yang menjalankan sistem sekolah dengan tinggal di asrama.
Lebih lanjut, Maruf mengemukakan protokol kesehatannya sudah ditata dengan baik, maka siswa atau santri harus menjalani tes kesehatan terlebih dahulu sebelum masuk pesantren untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu kunjungan dari luar pun harus dibatasi.
"Sebenarnya pesantren lebih aman. Tetapi memang harus disiapkan. Jangan begitu datang tanpa ada pemeriksaan, ada tamu masuk. Itu yang harus dijaga," kata Maruf dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (8/6/2020).
Berbicara soal sekolah, Maruf menyebut kalau pemerintah masih menggodok kapan dan bagaimana apabila sekolah dibuka usai ditutup hampir tiga bulan lebih karena adanya pandemi Covid-19.
Maruf tidak memungkiri apabila belajar dari rumah tidak berjalan begitu mulus dengan berbagai kendala, khususnya karena akses internet yang belum merata di seluruh daerah di Indonesia.
Seandainya sekolah dibuka, maka harus dipertimbangkan sesuai dengan masing-masing zona di daerah. Zona yang paling memungkinkan ialah zona hijau karena anak-anak akan dinyatakan aman untuk bersekolah.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf: Masyarakat yang Bandel Saat New Normal Harus Ditegur
Ini masih digodok ya. Karena belajar online tidak optimal, semua daerah kita juga belum hijau padahal yang disepakati yang paling aman untuk dibuka itu daerah hijau saja," ujarnya.
"Yang kuning dan oranye, apalagi merah itu tak dipertimbangkan untuk dibuka. Itulah perbedaan karakter di sekolah dan pesantren."
Berita Terkait
-
Perkantoran Dibuka Hari Ini, Pemprov DKI Belum Mau Sidak Protokol Corona
-
Ketua Gugus Tugas Serahkan Penerapan New Normal Kepada Kepala Daerah
-
Wapres Ma'ruf: Masyarakat yang Bandel Saat New Normal Harus Ditegur
-
DKI Jakarta akan Terapkan New Normal, Sekjen AIMI: Rumah Sakit Belum Siap
-
Ma'ruf: Pemerintah Akan Bantu Pesantren Beroperasi di Tengah New Normal
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO