Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon memberikan sindiran menohok untuk para buzzer. Fadli Zon menyindir bahwa buzzer merupakan mata pencaharian 'ekonomi kreatif'.
Hal tersebut tampak dari cuitan bernada sepakat Fadli Zon saat menanggapi ekonom senior Rizal Ramli yang memberikan kritik pedas terhadap buzzer istana.
Awalnya, Rizal Ramli melalui akun Twitter miliknya @ramlirizal menjawab salah pertanyaan dari warganet mengenai cara menghadapi buzzer Jokowi, Presiden Indonesia. Rizal menjelaskan secara detail mengenai sistematika buzzer di media sosial.
"Maaf, mereka mengikuti doktrin Herman Goebels ahli propaganda Hitler 'Jika kebohongan diulang terus menerus dan secara masid maka akan menjadi kebenaran'. Jika 10.000 buzzerRp termasuk bot melakukan tweet kebohongan 10x/hari, sebulan akan 3 juta tweets menghancurkan tokoh," kata Rizal seperti dikutip Suara.com, Senin (8/6/2020).
BACA JUGA: Program Tapera Dinilai Tak Tepat Waktu, Rizal Ramli: Rakyat Lagi Susah
Penjelasan dari Rizal mendapatkan dukungan dari warganet. Salah satunya akun @omarben17046081 yang memberikan dukungan untuk RIzal.
"Bagaimanapun teknis yang bapak yakin coco buat membungkam dan memusnahkan buzzerRp, kami siap mendukung bapak RR," ujar warganet.
Tak lama kemudian, Rizal kembali memberikan respons. Ia menyebut para buzzer Istana hanyalah sampah demokrasi yang harus dihancurkan.
"Jika buzerRp nongol, tolong mute dan blocked mereka secepatnya. Kalau perlu ambil screenshotnya sebagai bukti dan gunakan untuk counter! Jangan sekali-kali meneruskan link tweets-nya karena akan beternak. Hancurkan sampah-sampah demokrasi," tegas RIzal.
Baca Juga: Hadapi Krisis Pangan Global, Fadli Zon Minta Pemerintah Subsidi Petani
BACA JUGA: Bantuan Petani di Bawah Anggaran Kartu Prakerja, Fadli Zon: Tak Pantas!
Cuitan Rizal yang menyebut buzzerRp sebagai sampah demokrasi mendapatkan tanggapan dari Fadli Zon. Fadli Zon memberikan sindiran menohok untuk para buzzer Istana.
"Kasihan bang ini mata pencaharian 'ekonomi kreatif' walaupun destruktif bagi demokrasi. Harusnya mereka bisa disalurkan ke program kartu Prakerja Rp 5,6 triliun," ungkap Fadli Zon.
Tag
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
-
Fadli Zon Curiga Capaian Pemerintah di Iklan Bioskop Hoaks, Tapi Itu Dulu, Netizen: Coba Tanya Lagi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank