Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon memberikan sindiran menohok untuk para buzzer. Fadli Zon menyindir bahwa buzzer merupakan mata pencaharian 'ekonomi kreatif'.
Hal tersebut tampak dari cuitan bernada sepakat Fadli Zon saat menanggapi ekonom senior Rizal Ramli yang memberikan kritik pedas terhadap buzzer istana.
Awalnya, Rizal Ramli melalui akun Twitter miliknya @ramlirizal menjawab salah pertanyaan dari warganet mengenai cara menghadapi buzzer Jokowi, Presiden Indonesia. Rizal menjelaskan secara detail mengenai sistematika buzzer di media sosial.
"Maaf, mereka mengikuti doktrin Herman Goebels ahli propaganda Hitler 'Jika kebohongan diulang terus menerus dan secara masid maka akan menjadi kebenaran'. Jika 10.000 buzzerRp termasuk bot melakukan tweet kebohongan 10x/hari, sebulan akan 3 juta tweets menghancurkan tokoh," kata Rizal seperti dikutip Suara.com, Senin (8/6/2020).
BACA JUGA: Program Tapera Dinilai Tak Tepat Waktu, Rizal Ramli: Rakyat Lagi Susah
Penjelasan dari Rizal mendapatkan dukungan dari warganet. Salah satunya akun @omarben17046081 yang memberikan dukungan untuk RIzal.
"Bagaimanapun teknis yang bapak yakin coco buat membungkam dan memusnahkan buzzerRp, kami siap mendukung bapak RR," ujar warganet.
Tak lama kemudian, Rizal kembali memberikan respons. Ia menyebut para buzzer Istana hanyalah sampah demokrasi yang harus dihancurkan.
"Jika buzerRp nongol, tolong mute dan blocked mereka secepatnya. Kalau perlu ambil screenshotnya sebagai bukti dan gunakan untuk counter! Jangan sekali-kali meneruskan link tweets-nya karena akan beternak. Hancurkan sampah-sampah demokrasi," tegas RIzal.
Baca Juga: Hadapi Krisis Pangan Global, Fadli Zon Minta Pemerintah Subsidi Petani
BACA JUGA: Bantuan Petani di Bawah Anggaran Kartu Prakerja, Fadli Zon: Tak Pantas!
Cuitan Rizal yang menyebut buzzerRp sebagai sampah demokrasi mendapatkan tanggapan dari Fadli Zon. Fadli Zon memberikan sindiran menohok untuk para buzzer Istana.
"Kasihan bang ini mata pencaharian 'ekonomi kreatif' walaupun destruktif bagi demokrasi. Harusnya mereka bisa disalurkan ke program kartu Prakerja Rp 5,6 triliun," ungkap Fadli Zon.
Tag
Berita Terkait
-
Pramono Buka Luas Ruang Inovasi, Pengamat: Patut Diapresiasi
-
Dari Hobi Jadi Profesi: Cara Wonder Voice of Indonesia Cetak Talenta Voice Over Profesional
-
Fadli Zon Umumkan Progres Buku Sejarah Indonesia, Siap Diterbitkan Akhir Tahun
-
Pasar Seni Bermain 2025: Ruang Kolaborasi Seni, Game Lokal, dan Inovasi Industri Kreatif
-
Fadli Zon Umumkan Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Rilis Tanggal 14 Desember!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru