Suara.com - Ombudsman RI menerima pengaduan terkait persoalan masyarakat yang melaporkan dugaan penyelewengan bantuan sosial covid-19, mendapatkan intimidasi dari penyelenggara negara.
"Adanya semacam intimidasi terkait Bansos oleh pejabat penyelenggara pelayanan yang diadukan kepada Ombudsman RI. Dan pelapor merasa terancam dan takut," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers daring posko pengaduan covid-19, Kamis (18/6/2020).
Menurut Amzulian adapun intimidasi terhadap masyarakat menurut catatan Ombudsman tersebut dilakukan dari tingkat RT hingga pejabat kabupaten kota.
"Itu dari tingkat RT, Desa, Kelurahan kecamatan hinga pemerintah kabupaten kota. Yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia," ujar Amzulian
Laporan intimidasi yang paling banyak diterima Ombudsman terjadi di daerah Banten, Lampung dan Jawa tengah.
Sedangkan, untuk provinsi Kalimantan Barat ada pula ombudman mendapat laporan, telah terjadi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak merata sesuai yang ditetapkan kementerian sosial (Kemensos).
"Ada pula laporan dalam bantuan langsung tunai. Mulai dari nilai bantuan dibawah standar kemensos. Data orang yang sudah meninggal tetapi tercatat menerima bantuan," ungkap Amzulian
Maka itu, Amzulian berharap masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan kepada Ombudsman RI, bila terjadi penyelewengan dana bansos. Ombusman juga akan merahasiakan nama maupun indetitas pelapor.
"Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor," ucap Amzulian
Baca Juga: Ketua RT Ditusuk saat Mendata Warga, Pak RW: Tak Ada Kaitannya Sama Bansos
Ombudsman RI telah membuka posko pengaduan daring covid-19 sejak 29 april 2020. Hingga perkembangan perbaruan data pengaduan yang diterima ombudsman terakhir pada 16 Juni 2020 .
Dimana jumlah paling banyak pengaduan terkait bantuan sosial (Bansos) mencapai 1.242 laporan dengan persentase 83.46 persen; , ekomoni dan keuangan 171 laporan dengan persentase 11.49 persen; transportasi 38 laporan; pelayanan kesehatan 30 laporan: terakhir kemanan 7 laporan.
Berita Terkait
-
CPJ Kecam Teror Kepala Ayam Busuk ke Floresa: Kebebasan Pers RI Tak Boleh Dikangkangi!
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Diduga Diancam Pakai Pistol dan Disandera, Ilma Sani Polisikan Oknum GRIB Jaya
-
Trauma Berat, Putri Ahmad Bahar Adukan Dugaan Intimidasi Ormas GRIB Jaya ke Komnas HAM
-
Benjamin Natanyahu: Perlakuan Menteri Israel ke Aktivis Global Sumud Flotilla Tak Sesuai Norma
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan