Untuk memperkuat akselerasi, Mensos juga memerintahkan direksi PT Pos agar meningkatkan dan memudahkan layanan kepada penerima manfaat. Caranya dengan menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran, dengan pendekatan komunitas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di era new normal ini.
“Untuk meningkatkan volume penyaluran dan memberikan kesempatan lebih luas dan mudah melayani KPM yang menerima BST, saya minta PT Pos memperpanjang waktu operasional. Ini dalam rangka memastikan KPM dapat terlayani secara optimal,” katanya.
Kepada para KPM yang lansia dan disabilitas berat, Juliari mengatakan tidak perlu ke kantor pos.
“Cukup menunggu di rumah, nanti bantuan akan diantarkan petugas PT Pos. Untuk KPM yang rumahnya di daerah sulit, penyaluran bantuannya melalui komunitas seperti di RT/RW atau kelurahan di balai desa terdekat,” katanya.
Mengutip pesan presiden, KPM dipesankan agar dimanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan dibelikan rokok, lipstik, pulsa, dan lainnya. Selama proses pengambilan bantuan, harap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak supaya tidak tertular virus korona,” kata Mensos.
BST untuk Provinsi Jawa Barat yang disalurkan kepada 1.091.213 KPM, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.004.378.600.000. Untuk Kabupaten Garut terdapat 60.453 KPM yang menerima BST, dengan nilai bantuan sebesar Rp 107.695.200.000.
Kota Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 11.564 KPM, dengan nilai bantuan sebesar Rp 19.836.000.000. Untuk Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan kepada 32.251 KPM, dengan nilai bantuan sebesar Rp 64.394.000.000.
Hadir dalam kesempatan ini, Menteri BPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Bupati Garut, Rudy Gunawan, Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono, dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama.
Baca Juga: Timwas DPR Minta Kemensos Terus Perbaiki Data Bansos
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Kaji Usulan Mengganti Kebijakan Subsidi dengan Bansos
-
Mensos Serahkan Bansos pada Kelompok Paling rentan Terdampak Covid-19
-
Ribuan Buruh Terima Bantuan Sosial dari Presiden melalui Kemnaker
-
Takut Antrean Bansos Berjubel, Mensos Minta Kantor Pos Buka hingga Malam
-
Efek PSBB di DKI, Jabar dan Banten, Warga Cuma Mampu Tahan Hidup Seminggu
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha