PPDB Jakarta Dikritik, Sistem Zonasi Bikin Susah Peserta Didik

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik sistem zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Jakarta atau PPDB Jakarta. Kata dia itu memang menyulitkan calon peserta didik.

Para wali murid tersebut diterima oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beserta sejumlah politikus seperti Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dan Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.

"Bahkan di antara mereka banyak yang tak diterima di sekolah-sekolah di dekat lingkungan tempat tinggalnya karena tidak memenuhi ketentuan," katanya usai menerima puluhan wali murid yang berkeberatan terhadap sistem PPDB 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurut Zita, sistem itu telah membuat peserta didik yang mampu dan tidak mampu pun juga tertolak.

"Jadi, banyak mereka yang mampu atau tidak mampu itu tertolak," kata Zita.

Oleh karena itu, pihaknya segera memanggil Dinas Pendidikan DKI untuk dimintai penjelasan atas aturan tersebut agar bisa dicari jalan keluar dari aturan menyulitkan tersebut.

"Besok dari DPRD akan mengundang dari komisi E untuk bertemu dari setiap wilayah orang tua bersama Dinas Pendidikan bersama akan carikan solusinya besok," tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan Basri Baco yang menyebut akan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan mengenai sistem PPDB Jakarta yang menurutnya ada kesalahan dalam petunjuk teknis pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

"Yang salah adalah juknis pendidikan DKI Jakarta. Setelah dibaca baik-baik ada beberapa pasal yang dilanggar. Karenanya kami akan lakukan panggilan pada Dinas Pendidikan secepatnya," ucap Baco.

Baca Juga: PPDB Jakarta, SD, SMP, SMA Prioritaskan Usia Tua di Jalur Zonasi Diprotes

Sebelumnya, para wali murid itu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat sejak Selasa pagi pukul 10.00 WIB hingga hingga pukul 13.00.WIB.

Namun, tak satu pun perwakilan dari Pemprov DKI yang menemui ibu-ibu wali murid itu dan bahkan perwakilannya pun dilarang untuk bertemu gubernur.

Akhirnya mereka beralih ke Gedung DPRD DKI Jakarta dan diterima oleh para anggota dewan. (Antara)