Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan pemerintah masih dilema untuk membuka sekolah ataupun madrasah. Pasalnya, pembukaan sekolah dan madrasah itu harus dilakukan ketika Pandemi Virus Corona atau Covid-19 masih berlangsung.
Maruf mengungkapkan, jika dilihat dari hasil studi di beberapa negara, gangguan pada pendidikan dapat menyebabkan dampak jangka panjang terutama bagi kelompok yang rentan. Bagi klompok tersebut, pendidikan tidak hanya memberikan keamanan dan perlindungan tetapi juga mementingkan harapan untuk masa depan.
"Pembukaan kegiatan sekolah atau madrasah dan perlindungan kesehatan menjadi dilema yang sangat sulit bagi pemerintah," ungkap Maruf dalam pidatonya pada acara seminar secara virtual pada Rabu (24/6/2020).
Karena itulah, selama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah untuk melindungi anak-anak dari penularan Covid-19, tetapi tetap mendapatkan hak pendidikannya. Akan tetapi, kegiatan belajar dari rumah itu juga tidak sepenuhnya dapat efektif terlaksana.
Unsur penghambat anak-anak mendapatkan pendidikan dari rumah ialah soal fasilitas internet. Tidak dapat dipungkiri apabila kegiatan belajar dari rumah sangat mengandalkan fasilitas internet dan perangkatnya yang harus dimiliki setiap siswa.
Mengutip data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, terdapat 61 persen anak tidak memiliki akses internet di rumahnya.
Karena itu menurutnya penting untuk mempersiapkan kegiatan belajar dari rumah bisa lebih efektif terlaksana. Bagaimana hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi dengan menyesuaikan kondisi anak itu sendiri, ketersediaan koneksi internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring, terutama di wilayah yang akses internet sangat terbatas.
Mengatasi permasalahan itu, Maruf pun mengungkapkan pemerintah kini tengah mempersiapkan kebijakan yang dapat memberikan fasilitas penunjang kegiatan belajar dari rumah.
"Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dan langkah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh," katanya.
Baca Juga: Derita Orang Tua karena PPDB Pakai Usia, Anak Ranking 1 Tak Bisa Sekolah
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Citra Satelit Ungkap Penghancuran Sistematis Desa Lebanon Selatan Oleh Israel, Ini Wujudnya
-
Dinilai Terlalu Provokatif, Mabes Polri Didesak Usut Dugaan Makar dari Pernyataan Saiful Mujani
-
27 Psikiater Analisis Kondisi Mental Donald Trump, Apa Hasilnya?
-
KontraS Ragukan Motif Dendam Pribadi dalam Kasus Andrie Yunus, Soroti Dugaan Putus Rantai Komando
-
Ironi Ketua Ombudsman Hery Susanto: Jadi Tersangka Kejagung, Padahal Baru Seminggu Dilantik Prabowo
-
Skandal Suaka LGBT, Warga Pakistan dan Bangladesh Ngaku Gay Demi Jadi Warga Negara Inggris
-
Studi Ungkap Cukai RI Gagal Bikin Rokok Mahal
-
Terungkap! Begini Modus Ketua Ombudsman 'Atur' Kebijakan Demi Muluskan Bisnis Tambang PT TSHI
-
13 Ribu SPPG Sudah Bersertifikat, yang Bandel Terancam Disetop Sementara
-
Serangan Drone Rusia di Odesa dan Kyiv Tewaskan 12 Warga Sipil, Termasuk Anak Kecil