Kapal Pengungsi Rohingya Nyaris Tenggelam di Aceh, Ditolong Nelayan

Tetapi gelombang pengungsi Rohingya - yang menempuh jalur laut di lepas pantai Indonesia - sebenarnya sudah berkurang sejak Thailand dan Malaysia meningkatkan pemberantasan jaringan penyelundup manusia tahun 2015 lalu.

Pada awal Juni 2018, pemerintah Malaysia menahan 270 pengungsi Rohingya setelah kapal mereka terombang-ambing selama dua bulan karena lockdown di Malaysia.

Mereka mengaku kabur dari bagian selatan Bangladesh sejak awal April 2018, namun tidak bisa berlabuh.

Sejak kekerasan marak di negara bagian Rakhine, Agustus 2017 lalu, diperkirakan 700.000 Rohingya mengungsi dan sebagian besar melintasi perbatasan darat ke Bangladesh.

Pemerintah Myanmar dikecam dunia internasional karena dituduh menyerang warga sipil Rohingya, namun mereka menegaskan operasi ditujukan pada militan Rohingya yang menyerang pos-pos polisi dan militer Myanmar.

Orang Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar karena dianggap merupakan pendatang gelap walau sudah tinggal lama di Myanmar.

Langkah preventif

Terkait fenomena yang disebut manusia perahu (boat people) ini, Menlu Retno menegaskan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah preventif guna mencegah warga Rohingya melakukan perjalanan laut yang berbahaya.

"Perlu diambil langkah-langkah preventif agar mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia," tuturnya pada Rabu (24/06), sebagaimana dikutip kantor berita Antara, usai menghadiri pertemuan informal para menlu ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) secara virtual dari Jakarta.

Baca Juga: Corona Hantui Kamp Pengungsi, 15 Ribu Warga Rohingya Dikarantina

Menlu Retno Marsudi menyebut upaya repatriasi ribuan warga Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar, harus terus diprioritaskan oleh ASEAN, walau rencana repatriasi hingga kini belum dapat terlaksana mengingat situasi keamanan dan pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, upaya untuk mempersiapkan repatriasi harus terus dilakukan dengan menghormati prinsip sukarela, aman, dan bermartabat," kata Retno.

Akhir tahun lalu, para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk membentuk satuan tugas ad hoc guna membantu repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

Satgas tersebut akan bekerja di bawah Sekretariat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi penilaian kebutuhan awal (preliminary needs assessment/PNA) berdasarkan laporan tim Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) bersama Tim Tanggap Darurat dan Penilaian ASEAN (ERAT).

Negosiasi antara Myanmar dan Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya berlangsung alot, sementara warga Rohingya menolak kembali ke Rakhine karena khawatir akan persekusi dan status kewarganegaraan mereka yang tidak diakui menurut undang-undang Myanmar.

Alih-alih direpatriasi, banyak pengungsi Rohingya justru menjadi korban penggelapan dan perdagangan manusia saat berupaya mencari penghidupan yang lebih baik ke negara-negara lain, melalui jalur laut.